AS menerapkan pembatasan visa terhadap Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma, serta Laos karena menolak menerima warga negaranya yang hendak dideportasi Amerika.
"Burma dan Laos telah menolak atau secara tidak masuk akal menunda menerima warga negara mereka yang diperintahkan pergi dari Amerika," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam sebuah siaran pers.
Departemen Luar Negeri AS, hari Selasa (10/7) memerintahkan kantor konsuler di kedua negara untuk memulai pembatasan untuk kategori visa tertentu.
Berikut rincian dari pembatasan tersebut.
Burma: Menghentikan "penerbitan semua visa kerja B1 dan visa perjalanan B2 nonimigran untuk pejabat saat ini ditingkat Direktur Jenderal dan diatasnya untuk Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, dan Kependudukan (MOLIP) dan Urusan Dalam Negeri (MOHA) Burma serta anggota keluarga dekat mereka, dengan pengecualian terbatas. "
LAOS: Menghentikan "penerbitan semua visa non-imigran B1, B2, dan B1 / B2 untuk pejabat saat ini di tingkat Direktur Jenderal dan di atasnya dari Kementerian Keamanan Publik Laos (MPS) serta keluarga langsung mereka, dan semua visa non imigran A3 dan G5 bagi diplomatik dan karyawan organisasi internasional yang dipekerjakan oleh pejabat pemerintah Laos, dengan pengecualian terbatas.
Pernyataan yang dikeluarkan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau DHS menambahkan bahwa "tanpa tanggapan yang tepat" sanksi "bisa diperluas terhadap populasi yang lebih luas." Dan akan dilanjutkan sampai DHS menyimpulkan bahwa "kerja sama dalam proses deportasi telah mencapai tingkat yang bisa diterima." Myanmar dan Laos berada dalam daftar negara yang dianggap tidak bersedia bekerja sama dengan AS.
Daftar ini termasuk sembilan negara yang menolak menerima warganya yang dideportasi dari AS. [my/jm]
