Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (21/2), pengamat kepolisian yang juga selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Sisno Adiwinoto mengatakan, saatnya Polri dan KPK memasuki babak baru, meninggalkan perseteruan yang terjadi akhir-akhir ini.
Ia juga mengakui saat ini kepolisian sedang kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga harus dibangun kembali kepercayaan tersebut. Namun ia juga meminta masyarakat tidak terlampau memojokkan kepolisian.
“Polri itu harus solid sesuai dengan arahan presiden juga harus bisa bekerjasama, perkuat capacity buildingnya untuk merebut trust masyarakat, kemudian semua kasus hukum harus diselesaikan secara hukum kita harapkan tidak dengan jalur galang menggalang, opini beropini sehingga mungkin memperumit masalah, jangan ada kriminalisasi itu pasti, diharapkan baik KPK maupun Polri jangan melakukan itu lagi, harus transparan,” kata Sisno Adiwinoto.
Pada kesempatan sama, sosiolog yang juga anggota Tim 9, Imam Prasodjo berpendapat melalui perseteruan yang akhir-akhir ini terjadi, Polri dan KPK harus membenahi institusi masing-masing.
“Ini harus dijadikan momentum untuk berbenah karena ditengah saling beradu ini pasti kan jadi kelihatan kelemahan-kelemahannya, itu ada hikmahnya. Di kepolisian perlu ada pembenahan total terhadap proses recruitment KPK dengan adanya ini ada bolong-bolong secara administratif. Mungkin orang mengatakan ecek-ecek tetapi tetap bisa dijadikan torpedo oleh siapapun, kebetulan kali ini polisi yang memanfaatkan tetapi Alhamdulillah jadi kelihatan borok-boroknya, tidak ada dewa, tidak ada malaikat,” jelas Imam Prasodjo.
Usai diskusi, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho kepada pers berpandapat, sikap Presiden Jokowi yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi keinginan publik. Meksi diakuinya pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan keinginan publik, langkah tersebut belum cukup.
“Kalau Jokowi tegas ini nggak akan muncul nih, ini kan karena presiden begitu bingung, presiden begitu lambat mengambil sikap tegas soal status hukum yang saat ini sedang berkembang, dalam keputusan kemarin itu baru menjawab keinginan publik soal ganti pak BG dengan figur yang lain tetapi tidak menjawab keinginan publik soal hentikan kriminalisasi buat pimpinan atau pegawai KPK,” kata Emerson Yuntho.
Menurut Sisno Adiwinoto, Imam Prasodjo maupun Emerson Yuntho, pelaksana tugas Kapolri yang juga merupakan calon tunggal Kapolri, yaitu Badrodin Haiti mendapat respons positif dari DPR RI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan agar berbagai persoalan hukum dapat dituntaskan.
