Presiden AS Joe Biden pada Kamis (28/10) mengumumkan rencana undang-undang anggaran $1,8 triliun yang ia sebut dapat memberikan bantuan “paling transformatif” bagi warga Amerika dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat bersamaan mengarahkan AS ke upaya pengurangan polusi gas rumah kaca secara tajam.
Biden memaparkan RUU anggarannya, yang kini hanya tersisa separuh dari yang ia usulkan pekan lalu, dalam pertemuan dengan para anggota kongres dari Partai Demokrat, kemudian berusaha melobi Kongres melalui pidato Gedung Putih selama 23 menit.
“Tak ada seorang pun yang mendapatkan segala yang mereka inginkan, termasuk saya,” kata Biden. “Ini namanya kompromi.” Ia menggambarkan RUU anggaran itu sebagai “investasi bersejarah bagi negara dan rakyat kita.”
Tak lama setelah berpidato, Biden dan Ibu Negara Jill Biden menaiki pesawat Air Force One untuk menuju Eropa. Agenda mereka termasuk pertemuan dengan Paus Fransiskus di Vatikan, menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya di Roma, Italia, dan menghadiri KTT Perubahan Iklim PBB, COP26, di Glasgow, Skotlandia.
Biden menuturkan kepada para anggota kongres dari Partai Demokrat bahwa rencana anggaran yang sudah menyusut itu adalah hasil negosiasi yang intens dengan sejumlah besar anggota sayap progresif dan moderat dari partai biru itu.
Biden secara spesifik mengutip perbincangannya yang dilakukan berkali-kali dengan dua anggota kongres yang keberatan dengan usul anggaran $3,5 triliun dan beberapa ketentuan dari proposal awal, yaitu Senator Joe Manchin dari West Virginia dan Senator Kyrsten Sinema dari Arizona.
“Presiden Biden yakin ini adalah kerangka kebijakan yang bisa diloloskan kedua majelis Kongres, dan ia berharap dapat menandatanganinya menjadi undang-undang,” kata Gedung Putih.
Belum jelas apakah faksi-faksi Demokrat yang berselisih di Kongres sepakat dengan klaim Gedung Putih bahwa RUU yang sudah dirampingkan itu dapat diloloskan bersama RUU infrastruktur terpisah, sebesar $1,2 triliun, untuk membangun kembali jalan dan jembatan yang kondisinya semakin buruk dan untuk memperluas layanan internet di seluruh AS.
Ketua DPR AS yang kini dikuasai Partai Demokrat, Nancy Pelosi, merencanakan pemungutan suara untuk RUU Infrastruktur pada Kamis (28/10) malam. Akan tetapi, sayap progresif Demokrat telah menghalangi disetujuinya RUU, yang sudah disepakati Senat AS secara bipartisan, itu selama berminggu-minggu, dengan tujuan agar anggaran program-program unggulan mereka dimasukkan dalam RUU jaring pengaman sosial.
Senator Bernie Sanders dari Vermont, salah seorang anggota Demokrat dari sayap progresif, menyebut RUU yang diajukan Biden sebagai “langkah besar,” namun menambahkan, “saya ingin RUU itu ditingkatkan.”
Di Senat AS yang terbelah secara politik, seluruh anggota Partai Republik menentang RUU jaring pengaman sosial dan pengendalian polusi yang diusulkan Biden. Partai Demokrat memerlukan seluruh suara senatornya – 50 suara – plus suara penentu dari Wakil Presiden AS, Kamala Harris, untuk meloloskan RUU itu. Sementara pada level DPR, Demokrat perlu sebagian besar suara anggotanya.
RUU terbaru yang diajukan Biden akan menyediakan pendidikan pra-taman kanak-kanak bagi seluruh anak usia tiga dan empat tahun di AS, sedangkan pendidikan perguruan tinggi gratis selama dua tahun bagi lulusan SMA dihilangkan karena dianggap terlalu mahal. Di sisi lain, hibah beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu akan ditambah.
Gedung Putih menyebut RUU itu akan membantu “sebagian besar rumah tangga Amerika berhemat lebih 50% dari total pengeluaran mereka untuk kebutuhan anak.”
“Selama puluhan tahun, biaya perawatan anak di AS naik lebih cepat ketimbang peningkatan pendapatan keluarga,” kata Gedung Putih, “tapi AS masih saja berinvestasi 28 kali lebih sedikit daripada (negara-negara) pesaingnya dalam hal membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perawatan balita yang berkualitas.”
Gedung Putih juga mengatakan bahwa RUU itu akan memperpanjang jangka kredit pajak anak hingga satu tahun lebih lama bagi seluruh masyarakat, kecuali warga terkaya di AS. Perlu diketahui, angka itu lebih sedikit dibandingkan proposal asli Biden yang berencana memperpanjang masa keringanan pajak hingga setidaknya tahun 2025.
Selain itu, Gedung Putih mengatakan pemerintah akan meningkatkan anggaran belanja untuk “perawatan berkualitas tinggi dan terjangkau bagi warga Amerika lanjut usia dan warga difabel di rumah-rumah mereka,” sekaligus menaikkan upah para pengasuh.
Asuransi kesehatan juga akan ditingkatkan sampai tingkat tertentu, salah satunya dengan menambahkan belanja alat bantu dengar bagi warga lansia ke dalam program asuransi kesehatan Medicare. Rencana Biden untuk juga meningkatkan manfaat asuransi gigi dan mata tidak jadi dilakukan.
Dalam isu polusi, Gedung Putih menyebut RUU yang diajukan Biden sebagai “upaya terbesar melawan krisis iklim dalam sejarah Amerika.”
Gedung Putih mengatakan anggaran belanja baru $555 miliar untuk memangkas emisi gas rumah kaca hingga satu miliar metrik ton setidaknya 10 kali lebih besar dari legislasi mana pun yang pernah diloloskan Kongres.
Biden secara khusus ingin proposal anggaran itu masuk dalam RUU, mengingat ia akan bertemu dengan para pemimpin dunia di KTT Perubahan Iklim PBB, COP26, di Glasgow awal pekan depan.
Gedung Putih mengatakan, RUU $1,85 triliun itu akan dibiayai dari uang pajak yang dinaikkan terhadap seperlima dari 1% orang terkaya di Amerika – para multi jutawan dan miliarder.
Pajak minimum 15% atas laba akan dikenakan terhadap beberapa perusahaan terbesar di AS, yang memiliki laba $1 miliar atau lebih, dan akan ada peningkatan upaya penegakan hukum terhadap aksi penipuan pajak oleh para agen di badan pengumpul pajak negara, Internal Revenue Service (IRS). [rd/ka]
