Presiden Joe Biden menandatangani serangkaian tindakan imigrasi pada hari Selasa (2/2) untuk menyatukan kembali anak-anak migran dengan orang tua mereka, mereformasi proses suaka untuk migran Amerika Tengah dan meninjau kembali kebijakan imigrasi Trump.
Para aktivis pro-imigrasi gembira dengan berbagai tindakan tersebut tetapi mengatakan mereka akan mendesakkan langkah-langkah yang lebih dramatis.
Di perbatasan selatan Amerika dengan Meksiko, ribuan keluarga migran menunggu nasib mereka.
“Mereka sudah lama menunggu, lebih dari setahun karena kebijakan protokol perlindungan migran (Migrant Protection Protocol/MPP) yang ada,” kata Suster Norma Pimentel, aktivis dari Catholic Charities, lembaga amal Katolik di Texas.
Protokol Perlindungan Migran Presiden Donald Trump mengirim lebih dari 60.000 pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah untuk tetap berada di Meksiko sementara permohonan suaka mereka diproses di pengadilan imigrasi Amerika.
Pada hari Selasa (2/2), Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meninjau kembali program-program dan kebijakan imigrasi Trump lainnya, termasuk pemisahan anak-anak migran.
“Kami akan bekerja untuk menghapus kebijakan yang memalukan secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah, tidak secara kiasan, merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka, ibu dan ayah di perbatasan,” jelas Presiden Biden.
Sedikitnya 5.500 anak dipisahkan dari orang tua mereka oleh pemerintahan Trump - lebih dari 600 anak masih menunggu untuk dipersatukan kembali.Para analis imigrasi mengatakan tindakan Biden itu merupakan langkah pertama yang positif.
“Tetapi penting untuk dicatat bahwa ini semua lebih merupakan pesan daripada tindakan. Semua ini akan merupakan awal dari serangkaian tindakan, yang pada akhirnya, dapat menciptakan perubahan-perubahan signifikan bagi imigran, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, tetapi itu akan memakan banyak waktu,” komentar Sarah Pierce, analis di Institut Kebijakan Migrasi.
Selain berbagai tindakan eksekutifnya, pada hari pertama menjabat Biden mengirim rancangan undang-undang ke Kongres yang akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tidak berdokumen. RUU itu menuai kritik dari kelompok konservatif, seperti dinyatakan oleh Noah Weinrich dari kelompok Heritage Action.
“Kami pikir ini sejujurnya adalah skema yang dimaksudkan untuk perbatasan terbuka dan akan meningkatkan insentif bagi imigran ilegal pada masa depan untuk datang ke negara ini. Dan, tidak seperti rencana imigrasi komprehensif sebelumnya, rencana ini sebenarnya tidak mengandung komponen keamanan perbatasan,” kata Noah.
Tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko adalah kebijakan andalan Trump. Biden telah menghentikan pembangunannya selama dua bulan sambil meninjau kembali apa yang mesti dilakukan selanjutnya.
Biden menunjuk Alejandro Mayorkas sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, departemen yang mengawasi Imigrasi dan Bea Cukai. Mayorkas, yang orang tuanya adalah pengungsi Yahudi dari Kuba, dikonfirmasi oleh Senat pada hari Selasa dengan 56 suara setuju dan 43 menentang. [lt/ka]
