Analis kebijakan luar negeri skeptis mengenai persetujuan antara China dan ASEAN untuk secara resmi memulai perundingan mengenai kode etik yang mengikat secara hukum untuk menyelesaikan pertikaian di Laut Cina Selatan.
Para pemimpin ASEAN dan Beijing mengumumkan rencana perundingan ini dalam pertemuan puncak ASEAN di Manila, Senin (13/11). Langkah itu diambil 15 tahun setelah disetujuinya pedoman tak mengikat tindakan-tindakan di perairan yang sedang dalam sengketa. Pedoman ini dianggap tidak efektif.
Beijing mengklaim lebih dari 90 persen dari Laut Cina Selatan yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi, termasuk area-area kecil yang oleh Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina diklaim sebagai wilayah mereka.
Walaupun Amerika selalu mendorong China dan ASEAN agar menemukan cara untuk menghindari konflik di Laut Cina Selatan, Washington tampak berhati-hati dalam menanggapi perkembangan terbaru ini.
“Kami paham bahwa ASEAN dan China belum setuju dengan isi dari kode etik tersebut. Namun (setuju) mengenai kerangka awal yang menggambarkan bagaimana dokumen tersebut akan disusun. Karena kami belum melihat isinya, kami tidak bisa memberikan komentar,” kata Aaron Tarver, juru bicara Biro Asia Timur dan Pasifik dari Departemen Luar Negeri, kepada VOA, Selasa (14/11). [ds]
