Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam keputusan pengadilan itu yang menentang keabsahan hukum nine-dash-line atas garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk mengklaim 95 persen kawasan Laut Cina Selatan atau perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya akan ikan, minyak, dan gas alam, serta penting bagi jalur pelayaran.
Namun, ia juga mengisyaratkan keinginan Beijing untuk berdialog. Hari Selasa ia mengatakan, negaranya mengetahui bahwa pemerintah baru Filipina belum lama ini mengeluarkan serangkaian pernyataan, termasuk menunjukkan keinginan untuk melanjutkan perundingan dan dialog dengan China mengenai Laut Cina Selatan.
Beijing sudah lama mengatakan lebih memilih pembicaraan bilateral mengenai sengketa maritim ketimbang pembicaraan yang melibatkan lembaga-lembaga multinasional.
Di Manila, Selasa, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menyebut keputusan pengadilan PBB itu keputusan penting untuk menyelesaikan sengketa maritim yang berlangsung, dan mendesak semua pihak untuk bersikap tenang dan menahan diri.
Dialog antara China dan Filipina kemungkinan bisa menghapus ancaman perang dan membuat perairan antara kedua negara lebih aman untuk kepentingan komersial kedua negara, khususnya nelayan Filipina. Dialog itu juga bisa membantu China memperbaiki citranya setelah selama ini dianggap sebagai penggeretak dalam sengketa maritim yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun. [ab/as]
