Satu delegasi Taliban dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Norwegia dan perwakilan masyarakat sipil Afghanistan di Oslo pekan depan, kata kementerian luar negeri Norwegia hari Jumat.
Kunjungan itu dijadwalkan berlangsung dari hari Minggu hingga Selasa, dan “Taliban akan bertemu wakil-wakil otoritas Norwegia dan pejabat dari sejumlah negara sekutu, untuk membahas situasi kemanusiaan di Afghanistan dan masalah HAM," kata kementerian itu.
Kementerian tidak merinci siapa sekutu yang akan hadir. Tetapi surat kabar Norwegia VG menyatakan mereka akan mencakup Inggris, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia dan AS.
“Kami sangat khawatir dengan situasi genting di Afghanistan, di mana jutaan orang menghadapi bencana kemanusiaan besar-besaran,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt.
“Agar dapat membantu rakyat sipil di Afghanistan, penting sekali bagi masyarakat internasional dan warga Afghanistan dari berbagai kalangan untuk terlibat dalam dialog dengan Taliban,” kata Huitfeldt.
Seraya menekankan bahwa Norwegia akan bersikap “jelas mengenai harapannya,” terutama mengenai “pendidikan anak-anak perempuan dan HAM,” Huitfeldt mengatakan pertemuan itu “tidak akan menjadi legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban.”
“Tetapi kita harus berbicara untuk penguasa de facto di negara itu. Kita tidak dapat membiarkan situasi politik mengarah menjadi bencana kemanusiaan yang lebih buruk,” kata Huitfeld.
Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada musim panas lalu ketika pasukan internasional ditarik mundur setelah hadir selama dua dekade di negara itu. Invasi yang dipimpin AS pada akhir 2001 menggulingkan Taliban tidak lama setelah serangan 11 September 2001 terhadap AS.
Situasi kemanusiaan di Afghanistan telah memburuk drastis sejak Agustus. Bantuan internasional mendadak dihentikan dan AS telah membekukan $9,5 miliar aset di bank sentral Afghanistan.
Bencana kelaparan kini mengancam 23 juta warga Afghanistan, atau 55 persen populasinya, kata PBB, yang menyatakan perlu $5 miliar dari negara-negara donor tahun ini untuk menangani krisis kemanusiaan di negara itu. [uh/ab]
