BANGKOK —
Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra yang sedang berada di Chiang Mai – kubu politik partainya hari Kamis (12/12) mengulangi seruannya untuk melangsungkan dialog guna menyudahi krisis seminggu terakhir ini.
PM Yingluck yang sedang berjuang mempertahankan kekuasannya sebagai penguasa sementara hingga pemilu awal tahun depan – kembali menyerukan dilangsungkannya konferensi nasional tentang reformasi politik hari Minggu mendatang.
Namun kelompok oposisi utama – Komite Reformasi Rakyat Demokratis – segera mengisyaratkan tidak akan ikut serta dalam konferensi nasional itu, dengan mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan pertemuan sendiri dengan sektor-sektor penting pada hari Minggu. Komisi itu menggarisbawahi tututannya agar Yingluck Shinawatra segera mundur.
Berbicara dari Chiang Mai, Yingluck mengatakan forum yang didukung pemerintah itu akan dilaksanakan di Bangkok.
Perdana menteri sementara itu mengatakan pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengar pendapat dari seluruh pihak, guna menemukan solusi terbaik bagi masa depan Thailand.
Yingluck Shinawatra menyampaikan pengumuman itu hanya beberapa saat setelah demonstran di ibukota Bangkok memutus aliran listrik di kompleks kantor perdana menteri. Mereka menuntut polisi – yang dinilai sebagai pendukung pemerintah yang korup – meninggalkan kompleks itu.
Dalam aksi sebelumnya, polisi mundur untuk membiarkan demonstran “kaos kuning” menduduki kantor pemerintah secara simbolis selama satu hari.
Kelompok “kaos kuning” telah menentang keras terus berlanjutnya apa yang dinilai sebagai pengaruh Thaksin Shinawatra – abang Yingluck – yang disingkirkan lewat kudeta militer tahun 2006. Thaksin bermukim di luar Thailand dan tidak bisa kembali ke tanah air di mana ia diancam dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi.
Sementara itu mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, hari Kamis diberi jaminan setelah didakwa atas tuduhan pembunuhan dalam tindakan penumpasan demonstran “kaos merah” yang pro-Thaksin tahun 2010. Sekitar 90 orang tewas dan hampir dua ribu lainnya luka-luka pada April 2010, dalam aksi kekerasan terburuk yang pernah terjadi di Thailand dalam puluhan tahun.
Sikap militer yang berkuasa selalu penting dalam krisis politik yang kerap terjadi di Thailand. Beberapa jendral telah melancarkan 18 kudeta sejak berakhirnya kepemimpinan monarki absolut tahun 1932.
Yingluck Shinawatra – dalam sessi tanya-jawab dengan VOA News dan beberapa kantor media lain hari Rabu – menunjukkan keyakinannya bahwa militer tidak akan campur tangan dalam kondisi genting ini.
Sebuah dekrit kerajaan – yang keluar setelah perdana menteri memutuskan pembubaran parlemen pekan ini – memberi wewenang dilangsungkannya pemilu nasional baru. Tetapi Partai Demokrat yang beroposisi dan anggota-anggotanya mundur dari parlemen sebagai langkah protes hari Minggu – belum memberi isyarat jelas apakah akan ikut serta dalam pemilu yang dijadwalkan tanggal 2 Februari itu atau tidak.
PM Yingluck yang sedang berjuang mempertahankan kekuasannya sebagai penguasa sementara hingga pemilu awal tahun depan – kembali menyerukan dilangsungkannya konferensi nasional tentang reformasi politik hari Minggu mendatang.
Namun kelompok oposisi utama – Komite Reformasi Rakyat Demokratis – segera mengisyaratkan tidak akan ikut serta dalam konferensi nasional itu, dengan mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan pertemuan sendiri dengan sektor-sektor penting pada hari Minggu. Komisi itu menggarisbawahi tututannya agar Yingluck Shinawatra segera mundur.
Berbicara dari Chiang Mai, Yingluck mengatakan forum yang didukung pemerintah itu akan dilaksanakan di Bangkok.
Perdana menteri sementara itu mengatakan pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengar pendapat dari seluruh pihak, guna menemukan solusi terbaik bagi masa depan Thailand.
Yingluck Shinawatra menyampaikan pengumuman itu hanya beberapa saat setelah demonstran di ibukota Bangkok memutus aliran listrik di kompleks kantor perdana menteri. Mereka menuntut polisi – yang dinilai sebagai pendukung pemerintah yang korup – meninggalkan kompleks itu.
Dalam aksi sebelumnya, polisi mundur untuk membiarkan demonstran “kaos kuning” menduduki kantor pemerintah secara simbolis selama satu hari.
Kelompok “kaos kuning” telah menentang keras terus berlanjutnya apa yang dinilai sebagai pengaruh Thaksin Shinawatra – abang Yingluck – yang disingkirkan lewat kudeta militer tahun 2006. Thaksin bermukim di luar Thailand dan tidak bisa kembali ke tanah air di mana ia diancam dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi.
Sementara itu mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, hari Kamis diberi jaminan setelah didakwa atas tuduhan pembunuhan dalam tindakan penumpasan demonstran “kaos merah” yang pro-Thaksin tahun 2010. Sekitar 90 orang tewas dan hampir dua ribu lainnya luka-luka pada April 2010, dalam aksi kekerasan terburuk yang pernah terjadi di Thailand dalam puluhan tahun.
Sikap militer yang berkuasa selalu penting dalam krisis politik yang kerap terjadi di Thailand. Beberapa jendral telah melancarkan 18 kudeta sejak berakhirnya kepemimpinan monarki absolut tahun 1932.
Yingluck Shinawatra – dalam sessi tanya-jawab dengan VOA News dan beberapa kantor media lain hari Rabu – menunjukkan keyakinannya bahwa militer tidak akan campur tangan dalam kondisi genting ini.
Sebuah dekrit kerajaan – yang keluar setelah perdana menteri memutuskan pembubaran parlemen pekan ini – memberi wewenang dilangsungkannya pemilu nasional baru. Tetapi Partai Demokrat yang beroposisi dan anggota-anggotanya mundur dari parlemen sebagai langkah protes hari Minggu – belum memberi isyarat jelas apakah akan ikut serta dalam pemilu yang dijadwalkan tanggal 2 Februari itu atau tidak.
