Afiliasi raksasa makanan dan minuman PepsiCo di Indonesia telah dikaitkan dengan buruh anak, eksploitasi pekerja, upah rendah dan kondisi bekerja yang berbahaya, menurut para aktivis.
Sebuah investigasi selama dua bulan menemukan "sistem penyalahgunaan yang mengganggu" di perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh anak perusahaan produsen makanan Indofood, yang memproduksi makanan ringan PepsiCo di Indonesia di bawah kemitraan usaha gabungan.
Laporan tersebut, berdasarkan wawancara tahun lalu dengan 41 pekerja di dua perkebunan di Sumatera, diluncurkan bersama oleh Jaringan Aksi Hutan Hujan (RAN) di San Francisco, kelompok hak-hak buruh Indonesia Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan (OPPUK) dan Forum Hak Buruh Internasional di Washington.
"PepsiCo harus mewajibkan Indofood untuk bekerja cepat dalam menginvestigasi dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran pekerja yang dikemukakan dalam laporan ini," ujar juru bicara RAN, Emma Lierly, kepada Thomson Reuters Foundation dalam sebuah email.
PepsiCo mengatakan kepala eksekutifnya telah menulis kepada Indofood menyusul penemuan yang dirinci dalam laporan tersebut.
"Surat itu menyadari kegentingan tuduhan-tuduhan tersebut, dan kami yakin Indofood memandangnya sama seriusnya dengan PepsiCo," ujar perusahaan tersebut dalam pernyataan kepada Thomson Reuters Foundation.
"Kami memandang serius semua dugaan pelanggaran kebijakan pekerja dan hak asasi manusia," kata PepsiCo.
Indofood tidak menanggapi permintaan atas komentar, namun mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan dalam laporan itu bahwa mereka telah mematuhi semua aturan dan undang-undang Indonesia.
Penyelidikan itu menemukan bahwa anak perusahaan Indofood menggolongkan banyak pekerja yang sudah lama bekerja sebagai pegawai sementara. Hal itu berarti mereka tidak memiliki keamanan pekerjaan dan berpenghasilan jauh lebih rendah dari pegawai tetap dalam apa yang disebut oleh kelompok-kelompok itu bentuk praktik kepegawaian yang "tidak standar."
Perempuan terutama jarang sekali diberi posisi tetap dan harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan paparan racun yang tinggi, seperti menyemprot pestisida yang sangat berbahaya, tanpa perlindungan yang layak, menurut laporan tersebut.
Kelompok-kelompok itu juga menuduh perusahaan menutup mata terhadap buruh anak, dimana anak-anak berusia 13 tahun terlihat membantu memanen hasil perkebunan.
Para pemanen, yang kesulitan memenuhi sistem kuota tinggi agar bisa mendapat upah mereka, seringkali membawa anak dan istri untuk membantu mencapai target.
Di salah satu dari dua perkebunan, para pekerja menerima kurang dari upah minimum setempat yakni Rp 2 juta per bulan untuk pegawai tetap, atau Rp 80.000 per hari untuk pekerja lepas, menurut laporan yang dirilis minggu lalu itu.
Kelapa sawit, yang umum digunakan dalam pembuatan sabun, kosmetik dan makanan, merupakan salah satu dari tanaman yang paling cepat berkembang dalam beberapa dekade terakhir.
Lierley mengatakan penemuan-penemuan itu merupakan puncak gunung es untuk industri kelapa sawit Indonesia.
Kelapa sawit merupakan pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun telah secara rutin dikaitkan dengan kerusakan hutan hujan dan habitat alam liar, serta terusirnya komunitas suku asli.
"Penemuan-penemuan itu sayangnya indikatif dari sistem-sistem yang terlalu umum dari eksploitasi di perkebunan-perkebunan kelapa sawit, dan industri ini marak dengan pelanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia," ujar Lierley. [hd]
