Pemerintah akan memberlakukan moratorium untuk konsensi baru kelapa sawit, ujar Presiden Joko Widodo hari Kamis (14/4), sebagai bagian dari upaya-upaya negara ini untuk mengurangi dampak sektor tersebut terhadap lingkungan hidup.
Memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia telah dikritik oleh para aktivis lingkungan hidup dan negara-negara Asia Tenggara lainnya karena kebijakan kehutanannya dan karena gagal menghentikan masalah "kabut asap" tahunan di wilayah ini akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.
Minyak kelapa sawit adalah pendorong besar pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan industri ini sensitif terhadap isu standar-standar lingkungan hidup, yang digunakan oleh raksasa-raksasa makanan dan barang konsumen global seperti Kellog, Mars dan Unilever, untuk menentukan produsen mana yang dapat diterima.
"Mereka tidak bisa lagi meminta konsesi untuk pertambangan minyak kelapa sawit," ujar Presiden kepada wartawan hari Kamis, ketika ditanya mengenai rencana moratorium.
Presiden mengatakan ia telah berbicara dengan para menteri terkait rencana tersebut tapi tidak mengatakan kapan rencana itu akan berjalan.
Berdasarkan kalkulasi-kalkulasi pemerintah, wilayah yang sudah disediakan untuk perusahaan kelapa sawit dapat lebih dari dua kali lipat produktivitasnya "jika mereka menggunakan benih yang benar," kata Presiden.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ia setuju dengan rencana tersebut, dengan menambahkan bahwa dalam hal produktivitas, perkebunan kelapa sawit Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan Malaysia.
"Kita harus berinvestasi untuk gula, jagung dan ternak," ujar Andi, menekankan bahwa Indonesia sudah menjadi produsen minyak kelapa sawit teratas di dunia dan bahwa hasil dari perkebunan yang ada diperkirakan akan naik. [hd]
