Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, jenderal yang menjadi politisi, memperluas peran militer dalam upaya mengekang gelombang serangan teroris.
Pemimpin Mesir itu hari Senin (27/10) memerintahkan militer untuk bergabung dengan polisi selama dua tahun ke depan dalam mengamankan fasilitas-fasilitas kunci negara, seperti jalan, kereta api dan jalur-jalur pipa. Ia menetapkan bahwa demonstran yang menyerang fasilitas-fasilitas itu akan diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan sipil.
Perintah El-Sissi menyusul beberapa serangan terburuk terhadap pasukan keamanan sejak Presiden Mohammed Morsi digulingkan tahun lalu. Militan Muslim menewaskan sedikitnya 30 tentara di bagian utara Semenanjung Sinai yang bergolak Jumat lalu, serangan paling mematikan terhadap pasukan Mesir dalam puluhan tahun.
Tersangka militan berulangkali menyerang jaringan pipa gas, jaringan listrik dan gardu telepon, serta memblokir lalu lintas di Kairo dengan menumpahkan minyak ke jalan-jalan utama dan jembatan-jembatan.
Dalam 15 bulan sejak el-Sissi memegang kendali Mesir, pemerintah telah menewaskan ratusan Islamis dan memenjara ribuan lainnya. Tetapi pemerintah juga menindak keras perbedaan pendapat dari aktivis yang sekuler dan pro-demokrasi. Hari Minggu, seorang hakim Mesir menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada 23 aktivis muda karena menentang larangan berdemonstrasi di jalan.
