Pejabat pemerintahan Teluk mengirim seorang pejabat tinggi kembali ke Yaman untuk menyelamatkan perjanjian yang memudahkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatan, setelah pemimpin yang telah lama berkuasa ini menolak menandatangani perjanjian.
Para menteri luar negeri dari enam negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang mensponsori kesepakatan, bertemu pada hari Minggu di markas besar GCC di Riyadh untuk membahas krisis tersebut. Kelompok ini mengatakan mereka mengirim Sekjen GCC, Abdel Latif al-Zayyani, kembali ke Yaman dan berharap untuk menghapus semua rintangan yang menghalangi kesepakatan akhir.
Sebelumnya, para pejabat GCC mengatakan acara penandatanganan kesepakatan telah ditunda untuk masa yang belum ditentukan. Mereka mengatakan Saleh telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan itu sebagai pemimpin partai Kongres Rakyat Umum yang berkuasa tetapi tidak dalam kapasitasnya sebagai presiden, seperti yang dipersyaratkan dalam kesepakatan.
Presiden Yaman semula direncakanan untuk menandatanganinya sebelum upacara resmi di Riyadh pada hari Minggu.
Pihak oposisi Yaman mengatakan ia berharap negara-negara Teluk Arab akan bisa memaksa Saleh untuk menandatangani perjanjian. Seorang pemimpin senior yang beroposisi mengatakan kepada Reuters bahwa apabila usaha itu tidak berhasil, kemungkinan aksi-aksi demonstrasi anti-pemerintah akan ditingkatkan.
Perwakilan dari ratusan ribu rakyat Yaman melakukan protes sejak awal bulan Februari telah menolak kesepakatan itu sama sekali, dan menuntut Saleh segera turun dan diadili.
Amerika dan Arab Saudi menginginkan kebuntuan tersebut diatasi untuk mencegah terbaginya militer yang mematikan seperti di Libya, yang dapat memperkuat sayap Al-Qaida di Yaman selagi mereka berupaya mengguncang negara tetangga Arab Saudi, eksportir minyak mentah terbesar di dunia.
Rencana GCC menyerukan agar Presiden Saleh untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakil dan mengundurkan diri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut membentuk pemerintah persatuan yang akan meliputi anggota oposisi. Pemilihan presiden akan dilakukan dua bulan setelah Saleh mundur dari jabatan.
