LOS ANGELES —
Lembaga industri perfilman The Motion Picture & Television Fund di Hollywood menambah daftar yang terus memanjang dari organisasi dan individu pada Senin (5/5) yang menolak melakukan bisnis dengan hotel-hotel yang dimiliki oleh Sultan atau pemerintah Brunei.
Pihak-pihak ini memprotes pemberlakuan hukum pidana syariah yang menghukum perzinahan, aborsi dan hubungan sesama jenis dengan hukuman cambuk dan rajam.
The Motion Picture & Television Fund mengatakan tidak akan mengadakan pesta tahunan Night Before the Oscar di Beverly Hills Hotel seperti yang biasa dilakukan selama bertahun-tahun.
"Kami tidak dapat memaafkan atau mentolerir aturan-aturan yang kejam dan represif dan sebagai akibatnya tidak dapat mendukung bisnis yang dimiliki Sultan Brunei atau dana yang terkait dengan pemerintah Brunei," ujar para direktur lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis.
Sultan Hassanal Bolkiah, yang memiliki Beverly Hills Hotel, telah memuji aturan baru di negaranya sebagai "pencapaian yang hebat."
"Keputusan untuk memberlakukan aturan syariah bukan untuk bersenang-senang tapi untuk menaati perintah Allah seperti tertulis dalam Quran," ujarnya dalam pidato pekan lalu untuk mengumumkan peluncuran fase pertama undang-undang tersebut.
Brunei mulai memberlakukan fase pertama hukum syariah yang memperbolehkan hukuman seperti amputasi untuk pencurian dan perajaman untuk perzinahan. Sebagian besar hukuman dapat diberlakukan pada non-Muslim, yang mencakup sepertiga dari 440.000 penduduk di negara minyak yang kaya tersebut.
Hukuman yang lebih berat seperti hukuman cambuk, amputasi atau rajam, akan diperkenalkan pada fase-fase selama dua tahun mendatang.
Pihak-pihak lain yang telah memboikot hotel-hotel grup Dorchester Collection milik Sultan termasuk Virgin Group milik Richard Branson; majalah Hollywood Reporter, yang sering menjamu para bintang di Beverly Hills Hotel; dan Feminist Majority Foundation, yang telah memindahkan acara tahunan Global Women's Rights Awards pada Senin dari Beverly Hills Hotel ke Museum Hammer di dekatnya.
Branson menulis di Twitter pada akhir pekan bahwa tidak ada anggota stafnya yang akan tinggal di hotel Dorchester Collection manapun "sampai Sultan mematuhi hak asasi manusia mendasar."
Mavis Leno, yang mengetuai acara Global Women's Rights Awards bersama suaminya, pembawa acara Jay Leno, mengatakan hukuman-hukuman baru untuk perzinahan, aborsi dan homoseksualitas di Brunei "melanggar hukum internasional dan tidak memiliki tempat di masyarakat yang beradab."
Para anggota Feminist Majority Foundation bergabung bersama wakil-wakil dari kelompok hak-hak sipil lainnya pada Senin siang memagari hotel tersebut dan melakukan protes.
Kepala eksekutif Dorchester Collection mengatakan pemboikotan hotel tersebut salah arah.
"Perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh negeri didanai oleh investasi asing, termasuk dana kekayaan negara," ujar Christopher Cowdray dalam sebuah pernyataan.
Dewan Kota Beverly Hills akan mempertimbangkan sebuah resolusi pada Selasa untuk mendesak Brunei menjual sahamnya di hotel bersejarah tersebut. (AP)
Pihak-pihak ini memprotes pemberlakuan hukum pidana syariah yang menghukum perzinahan, aborsi dan hubungan sesama jenis dengan hukuman cambuk dan rajam.
The Motion Picture & Television Fund mengatakan tidak akan mengadakan pesta tahunan Night Before the Oscar di Beverly Hills Hotel seperti yang biasa dilakukan selama bertahun-tahun.
"Kami tidak dapat memaafkan atau mentolerir aturan-aturan yang kejam dan represif dan sebagai akibatnya tidak dapat mendukung bisnis yang dimiliki Sultan Brunei atau dana yang terkait dengan pemerintah Brunei," ujar para direktur lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis.
Sultan Hassanal Bolkiah, yang memiliki Beverly Hills Hotel, telah memuji aturan baru di negaranya sebagai "pencapaian yang hebat."
"Keputusan untuk memberlakukan aturan syariah bukan untuk bersenang-senang tapi untuk menaati perintah Allah seperti tertulis dalam Quran," ujarnya dalam pidato pekan lalu untuk mengumumkan peluncuran fase pertama undang-undang tersebut.
Brunei mulai memberlakukan fase pertama hukum syariah yang memperbolehkan hukuman seperti amputasi untuk pencurian dan perajaman untuk perzinahan. Sebagian besar hukuman dapat diberlakukan pada non-Muslim, yang mencakup sepertiga dari 440.000 penduduk di negara minyak yang kaya tersebut.
Hukuman yang lebih berat seperti hukuman cambuk, amputasi atau rajam, akan diperkenalkan pada fase-fase selama dua tahun mendatang.
Pihak-pihak lain yang telah memboikot hotel-hotel grup Dorchester Collection milik Sultan termasuk Virgin Group milik Richard Branson; majalah Hollywood Reporter, yang sering menjamu para bintang di Beverly Hills Hotel; dan Feminist Majority Foundation, yang telah memindahkan acara tahunan Global Women's Rights Awards pada Senin dari Beverly Hills Hotel ke Museum Hammer di dekatnya.
Branson menulis di Twitter pada akhir pekan bahwa tidak ada anggota stafnya yang akan tinggal di hotel Dorchester Collection manapun "sampai Sultan mematuhi hak asasi manusia mendasar."
Mavis Leno, yang mengetuai acara Global Women's Rights Awards bersama suaminya, pembawa acara Jay Leno, mengatakan hukuman-hukuman baru untuk perzinahan, aborsi dan homoseksualitas di Brunei "melanggar hukum internasional dan tidak memiliki tempat di masyarakat yang beradab."
Para anggota Feminist Majority Foundation bergabung bersama wakil-wakil dari kelompok hak-hak sipil lainnya pada Senin siang memagari hotel tersebut dan melakukan protes.
Kepala eksekutif Dorchester Collection mengatakan pemboikotan hotel tersebut salah arah.
"Perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh negeri didanai oleh investasi asing, termasuk dana kekayaan negara," ujar Christopher Cowdray dalam sebuah pernyataan.
Dewan Kota Beverly Hills akan mempertimbangkan sebuah resolusi pada Selasa untuk mendesak Brunei menjual sahamnya di hotel bersejarah tersebut. (AP)
