Pemerintah Honduras yang baru terpilih Presiden Xiomara Castro melarang penambangan terbuka, dengan menyatakan bahwa aktivitas tersebut berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Xiomara mengatakan akan membatalkan izin operasi jenis penambangan tersebut.
Langkah yang diumumkan oleh pemimpin sayap kiri, pada Senin (1/3) itu, disambut gembira oleh para pembela hak dan pencinta lingkungan akan tetapi memberi ketidakpastian bagi industri pertambangan.
"Seluruh wilayah Honduras dinyatakan bebas dari penambangan terbuka," demikian pernyataan Kementerian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
"Persetujuan izin eksploitasi ekstraktif dibatalkan karena ... mengancam sumber daya alam dan kesehatan masyarakat juga membatasi akses pada air sebagai hak asasi manusia," tambahnya.
Pernyataan itu tidak merinci pemberlakuan sama untuk izin yang baru maupun yang sudah ada terhadap penambangan terbuka, atau penambangan di permukaan.
Menjabat sejak 27 Januari lalu, Castro mengumumkan bahwa pelarangan penambangan terbuka merupakan salah satu prioritasnya, termasuk memerangi kejahatan, kemiskinan dan korupsi yang dinilai marak di bawah pendahulunya Juan Orlando Hernandez.
Kementerian itu juga berjanji untuk "segera" mengambil tindakan dalam melestarikan kawasan "bernilai ekologis tinggi" dan mengamankan manfaatnya bagi penduduk.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Honduras menyambut baik larangan tersebut yang mereka anggap sejalan dengan "prinsip keadilan iklim dan perlindungan sumber daya alam, kesehatan masyarakat dan akses pada air bersih sebagai hak asasi manusia."
Namun Santos Gabino Carvajal dari Asosiasi Penambang Nasional di Honduras menilai pengumuman itu "ambigu" dan berpotensi melanggar undang-undang pertambangan.
Pengumuman itu "melarang bahkan ekstraksi batu dan pasir untuk konstruksi," kata Santos, sekaligus menambahkan langkah tersebut kemungkinan dapat "mengancam pembangunan." [mg/em]
