Pemerintah India memotong jalur parlemen dan menggunakan perintah eksekutif pada Rabu untuk melaksanakan program pangan miliaran dolar, yang akan menyediakan pangan kepada hampir 70 persen penduduk India.
Presiden Pranab Mukherjee akan menandatangani Rancangan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional itu sebagai perintah, yang berarti akan segera menjadi undang-undang, tetapi kelak harus disetujui parlemen.
Para pengamat mengatakan skema itu dirancang untuk meningkatkan popularitas Partai Kongres yang berkuasa menjelang pemilihan nasional tahun depan.
Partai-partai oposisi di India mempertanyakan ketergesaan penerapan skema tersebut padahal rancangan undang-undang bisa dibahas dalam sidang parlemen mendatang.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), malnutrisi lebih umum ditemui daripada di Afrika sub-Sahara. Badan PBB untuk Dana Anak-Anak (UNICEF) mengatakan satu dari tiga anak-anak di India kekurangan gizi dan hampir setengah dari kematian anak-anak terkait masalah gizi.
Presiden Pranab Mukherjee akan menandatangani Rancangan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional itu sebagai perintah, yang berarti akan segera menjadi undang-undang, tetapi kelak harus disetujui parlemen.
Para pengamat mengatakan skema itu dirancang untuk meningkatkan popularitas Partai Kongres yang berkuasa menjelang pemilihan nasional tahun depan.
Partai-partai oposisi di India mempertanyakan ketergesaan penerapan skema tersebut padahal rancangan undang-undang bisa dibahas dalam sidang parlemen mendatang.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), malnutrisi lebih umum ditemui daripada di Afrika sub-Sahara. Badan PBB untuk Dana Anak-Anak (UNICEF) mengatakan satu dari tiga anak-anak di India kekurangan gizi dan hampir setengah dari kematian anak-anak terkait masalah gizi.
