Perekonomian Indonesia tahun 2012 dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dampak negatif yang akan terjadi akibat krisis di Eropa. Menurut Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk beberapa sektor agar ekonomi Indonesia 2012 tetap kuat bahkan mampu meningkat.
Sementara itu Komisi pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan akan berupaya maksimal terus menekan korupsi agar ekonomi tumbuh positif.
Menko, Hatta Rajasa kepada pers di Jakarta, Sabtu di sela-sela acara persiapan pergantian tahun menegaskan ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk perbaikan ekonomi dalam negeri. Menko berharap upaya perbaikan ekonomi tersebut mendapat dukungan seluruh kalangan.
Hatta menjelaskan, “Ada tiga yang paling penting yang harus kita jaga, yang pertama bagaimana kita selalu membuat stabilisasi pokok pangan kita dan ketersediannya cukup, pangan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting karena di situ adalah berkaitan langsung dengan kemiskinan, berkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang kedua bagaimana kita mengelola energi karena itu akan berkaitan dengan industri, berkaitan dengan biaya-biaya transport dan sebagainya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah infrastruktur, fighting kita di 2012 adalah infrastruktur.”
Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, INDEF, Aviliani berpendapat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan program yang sempurna namun dibutuhkan keputusan tepat serta reformasi birokrasi agar MP3EI dapat diimplementasikan dengan benar. Ia optimistis jika pemerintah memiliki kinerja sektor ekonomi lebih baik dibanding tahun 2011 maka perekonomian Indonesia mampu tumbuh pada kisaran angka 7 persen.
“Untuk meningkatkan investasi dengan lebih cepat, nah masalahnya adalah ketika pemerintah punya proyek MP3EI ini perjalanannya masih terhambat karena masih banyak keputusan yang belum dilakukan oleh pemerintah supaya investor bisa masuk ke dalam, dan 2012 kalau itu jalan kita tumbuh bisa di atas 7 persen,” ujar Aviliani.
Aviliani menambahkan, masih buruknya pemerintah menata perekonomian Indonesia dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Maka dibutuhkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Ia mengatakan, “Untuk pengentasan kemiskinan masih belum optimal di tahun 2011 jadi ‘PR’ pemerintah adalah masalah pertanian dan perikanan, itu yang paling banyak orang miskin, itu yang belum terselesaikan di tahun 2011.”
Berbagai kalangan terutama para pengamat ekonomi berpendapat perekonomian suatu negara akan sangat sulit tumbuh jika tingkat korupsi tinggi. Kondisi tersebut menurut pengamat juga terjadi di Indonesia.
Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad kepada VoA mengakui bahwa pendapat pengamat tersebut menjadi pembelajaran bagi KPK.
“Kalau pengamat ekonomi itu kan selalu mengaitkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi dengan tingkat korupsi disuatu negara, semakin besar tingkat korupsi di suatu negara, pertumbuhan ekonominya mungkin semakin tidak menunjukkan signifikan ya, oleh sebab itulah berdasarkan teori itu kita berusaha sedemikain rupa korupsi di Indonesia bisa kita tekan sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat naiknya,” demikian tutur Ketua KPK, Abraham Samad.
