Integrasi perekonomian Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA) yang direncanakan dalam beberapa tahun mendatang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi dengan berkurangnya hambatan perdagangan dan perjalanan.
Tetapi integrasi tersebut diperkirakan membuat gerakan kelompok-kelompok kriminal transnasional lebih leluasa. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan para pihak berwenang di Asia harus bekerjasama dalam menanggulangi masalah itu.
Laporan terbaru UNODC, yang belum dirilis untuk publik, memperingatkan bahwa kesenjangan antara “badan-badan keamanan dan pihak berwenang ekonomi dan transportasi akan menyebabkan kondisi yang tidak efisien dan tidak efektif” pada masa dimana Asia Tenggara sudah berkomitmen melakukan integrasi perdagangan regional.
Hari Jumat (31/10), para pejabat senior dari negara-negara Asia Tenggara dan kawasan Pasifik akan bertemu dengan sejumlah badan pembangunan PBB untuk membahas masalah tersebut.
Wakil UNODC untuk kawasan itu, Jeremy Douglas, mengatakan kepada VOA pertemuan tersebut akan mempertemukan para pelaku perdagangan dengan para pejabat urusan perbatasan dan penegakan hukum.
“Kita perlu mempertemukan para pemikir yang terlibat dalam kedua aspek itu. Mereka harus saling memahami dan kita perlu menghasilkan solusi-solusi praktis yang bisa membantu melawan kejahatan transnasional,” papar Douglas.
Menurut perhitungan UNODC, kejahatan terorganisir di Asia Tenggara meraup keuntungan paling tidak 100 miliar dollar per tahun.
Douglas mengatakan produksi dan perdagangan narkoba di negara-negara seperti Afghanistan, Laos, Myanmar, dan Pakistan terus meningkat dan mengacaukan kawasan itu.
“Kita juga melihat dampak kekacauan akibat hal-hal lain seperti perdagangan manusia atau penyelundupan lain di mana uang hasil keuntungannya kemudian dicuci dan disalurkan ke dalam perekonomian. Ini akan menimbulkan distorsi pada perekonomian dan merugikan orang atau bisnis yang mematuhi peraturan,” kata Douglas.
ASEAN menetapkan tenggat Desember 2015 untuk menjadi komunitas ekonomi terpadu. Bank Pembangunan Asia dan lembaga-lembaga lain mengatakan tenggat itu tidak akan tercapai karena terlalu banyak isu dan kebijakan yang belum diselesaikan.
