Serangan teror yang terjadi di kawasan Sarinah, MH. Thamrin, Jakarta Pusat hari Kamis lalu (14/1) merupakan fenomena baru dalam sejarah aksi teror di Indonesia. Baru kali ini teroris di Indonesia melakukan serangan terbuka di ruang publik, tidak lagi diam-diam, dan bahkan menunjukkan wajah mereka secara langsung. Demikian menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane dalam diskusi di Jakarta hari Selasa (19/1).
Tak heran jika kemudian muncul berbagai spekulasi, mulai dari soal upaya untuk menjatuhkan, atau sebaliknya, mengangkat citra Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian, hingga spekulasi yang mengaitkan teror itu dengan tenggat waktu yang ditetapkan Kementerian ESDM pada Freeport untuk menawarkan divestasi saham kepada pemerintah, yang memang jatuh pada tanggal 14 Januari lalu, bersamaan dengan terjadinya serangan itu.
Indonesia Police Watch, badan pemerhati kinerja polisi di Indonesia, menilai ada beberapa kejanggalan dalam serangan teror yang terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta. Para penyerang kali ini melakukan aksinya dengan tenang di ruang publik dan seakan-akan tidak memiliki rencana cadangan untuk melarikan diri. Mobil plat D yang diduga sebagai pengantar para penyerang itu pun hingga kini belum bisa diungkap polisi.
Neta mengatakan, "Rombongan Krisna Murti begitu cepat di TKP (tempat kejadian perkara) dalam 10 menit bahkan dia sudah memakai rompi anti peluru langsung beraksi padahal dia bukan densus, dia adalah direktur reserse kriminal umum. Kejaganggalan lainnya, setelah bom itu meledak, timbul polemik antara polisi dan BIN antara ISIS dan bukan ISIS. Kejanggalan berikutnya, bom yang meledak di Jalan Thamrin, kenapa isu bom lain ada di Slipi, Pondok Indah muncul kemudian diberitakan secara luas di media, padahal kita tahu media harus cek dan ricek dulu."
Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda Purn Soleman B. Ponto menolak menjawab berbagai spekulasi yang beredar. Ia mengatakan sebaiknya mengupas masalah teror di Indonesia dilakukan secara tertutup di ruang rapat, bukan diskusi terbuka, karena tidak akan menyelesaikan akar teror itu sendiri.
Ponto mengatakan, "Beritanya ISIS, kiriman uang untuk senjata, terus soal Naim. Ada hal-hal yang perlu, itu sebenarnya tadi sangat perlu tetapi dibicarakan di ruang rapat bukan di ruang publik. Kalau di ruang publik itu hal-hal yang pasti, jangan di ruang rapat di bawa ke ruang publik."
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan teroris itu adalah ancaman untuk semua dan merupakan kejahatan yang luar biasa. Polisi menurutnya sangat serius dalam mengatasi teroris. Ia mengajak semua pihak untuk terlibat melawan gerakan teror.
"Mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap terorisme, terorisme merupakan ancaman. Semua komponen ikut terlibat untuk menekan gerakan terorisme ini. Perlu disadari gerakan terorisme ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi di seluruh dunia secara internasional," kata Anton.
Markas Besar Kepolisian Indonesia mengatakan saat ini ada 1.085 gerakan radikal. Polisi, ujar Charliyan, telah berupaya menekan perkembangan gerakan radikal ini, baik secara fisik maupun ideologi. Khusus penekanan secara ideologi tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri. "Diperlukan bantuan ulama dan tokoh masyarakat," tambahnya.
Hingga berita ini dilaporkan, VOA belum bisa mengkonfirmasi kejanggalan yang disampaikan Indonesian Police Watch.
