TRIPOLI, LIBYA —
Pihak Islamis yang menentang Perdana Menteri Libya yang sedang terjepit, menuntut penyelidikan independen apakah PM tersebut memberi izin kepada Pasukan Khusus Amerika untuk menciduk tersangka al-Qaida dari jalanan di Tripoli. Tuntutan untuk penyidikan ini telah menambah kemelut politik yang dihadapi Perdana Menteri Libya, Ali Zeidan.
Pemimpin Islamis yang paling berpengaruh Sami al-Saadi mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Ali Zeidan harus menanggung sebagian tanggung jawab atas pencidukan tersangka al-Qaida awal bulan ini oleh pasukan Amerika.
"Saya secara pasti tidak dapat menyajikan bukti tertentu atau mengatakan Zeidan terlibat dalam hal ini. Tapi saya akan memberitahu kalian apa yang saya kutip dari media, yaitu, jika kalian sudah tahu, maka itu adalah masalah. Tapi jika kalian belum tahu, itu adalah masalah yang lebih besar," ujar al-Saadi.
Al-Saadi menegaskan tersangka Abu Anas al-Libi, tidak bersalah atas tuduhan terorisme yang dikenakan terhadapnya pekan lalu di pengadilan New York, kemana ia dipindahkan setelah beberapa hari diinterogasi di atas kapal perang Amerika di lepas pantai Libya.
Pemerintahan Obama menuduh Al-Libi terlibat dalam pemboman kedutaan Amerika tahun 1998 di Kenya dan Tanzania yang menewaskan 224 warga sipil. Tapi keluarga Al-Libi mengklaim bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan al-Qaida beberapa tahun sebelum terjadi pemboman.
Pihak Islamis yang beroposisi terhadap Perdana Menteri Libya Zeidan mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang tampaknya menyiratkan pemerintah Libya telah memberi izin bagi operasi kontra-teroris Amerika. Kerry telah mencabut komentarnya, dan kini menegaskan pemerintah Amerika tidak pernah meminta izin.
Itu belum menenangkan penentang PM Zeidan. Al-Saadi mengatakan serangan Amerika merupakan pelanggaran kedaulatan nasional Libya.
Al-Saadi menambahkan, "Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membentuk sebuah komisi independen, terlepas dari pemerintah, untuk menyelidiki apa yang terjadi, dan menyelidiki pihak mana yang terlibat. Menurut UU Libya, jelas-jelas ilegal untuk menyerahkan warganegaranya kepada negara asing."
Sengketa politik atas serangan Amerika itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Perdana Menteri Zeidan dalam apa yang diyakini banyak pengamat sebagai bulan yang menentukan kegagalan atau keberhasilan PM tersebut.
Pembunuhan akhir pekan di Benghazi terhadap seorang komandan militer telah memicu kekerasan lebih luas di Libya timur. PM Zeidan belum mampu mengakhiri pemblokiran yang telah berlangsung selama sebulan atas ladang minyak dan pelabuhan di negara itu oleh para pemberontak.
(Jamie Dettmer/VOA).
Pemimpin Islamis yang paling berpengaruh Sami al-Saadi mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Ali Zeidan harus menanggung sebagian tanggung jawab atas pencidukan tersangka al-Qaida awal bulan ini oleh pasukan Amerika.
"Saya secara pasti tidak dapat menyajikan bukti tertentu atau mengatakan Zeidan terlibat dalam hal ini. Tapi saya akan memberitahu kalian apa yang saya kutip dari media, yaitu, jika kalian sudah tahu, maka itu adalah masalah. Tapi jika kalian belum tahu, itu adalah masalah yang lebih besar," ujar al-Saadi.
Al-Saadi menegaskan tersangka Abu Anas al-Libi, tidak bersalah atas tuduhan terorisme yang dikenakan terhadapnya pekan lalu di pengadilan New York, kemana ia dipindahkan setelah beberapa hari diinterogasi di atas kapal perang Amerika di lepas pantai Libya.
Pemerintahan Obama menuduh Al-Libi terlibat dalam pemboman kedutaan Amerika tahun 1998 di Kenya dan Tanzania yang menewaskan 224 warga sipil. Tapi keluarga Al-Libi mengklaim bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan al-Qaida beberapa tahun sebelum terjadi pemboman.
Pihak Islamis yang beroposisi terhadap Perdana Menteri Libya Zeidan mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang tampaknya menyiratkan pemerintah Libya telah memberi izin bagi operasi kontra-teroris Amerika. Kerry telah mencabut komentarnya, dan kini menegaskan pemerintah Amerika tidak pernah meminta izin.
Itu belum menenangkan penentang PM Zeidan. Al-Saadi mengatakan serangan Amerika merupakan pelanggaran kedaulatan nasional Libya.
Al-Saadi menambahkan, "Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membentuk sebuah komisi independen, terlepas dari pemerintah, untuk menyelidiki apa yang terjadi, dan menyelidiki pihak mana yang terlibat. Menurut UU Libya, jelas-jelas ilegal untuk menyerahkan warganegaranya kepada negara asing."
Sengketa politik atas serangan Amerika itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Perdana Menteri Zeidan dalam apa yang diyakini banyak pengamat sebagai bulan yang menentukan kegagalan atau keberhasilan PM tersebut.
Pembunuhan akhir pekan di Benghazi terhadap seorang komandan militer telah memicu kekerasan lebih luas di Libya timur. PM Zeidan belum mampu mengakhiri pemblokiran yang telah berlangsung selama sebulan atas ladang minyak dan pelabuhan di negara itu oleh para pemberontak.
(Jamie Dettmer/VOA).
