Seorang pejabat Israel mengatakan Israel telah memutuskan membekukan sekitar $125 juta pendapatan pajak yang dikumpulkan bagi orang Palestina, sebagai tanggapan atas upaya Palestina bergabung ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Orang-orang Palestina bergantung pada kiriman pendapatan dari pajak itu setiap bulan guna mengelola pemerintahan mereka dan membayar gaji pegawai negeri sipil.
Perunding senior Palestina, Saeb Erekat, mengutuk tindakan Israel ini dan mengatakan langkah itu tidak akan menghalangi upaya Palestina bergabung dengan ICC.
Pembekuan dilakukan sehari setelah pejabat-pejabat Palestina mengajukan dokumen kepada PBB untuk bergabung dengan ICC, langkah yang akan memungkinkan Palestina mengajukan dakwaan kejahatan perang terhadap Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani dokumen itu setelah Dewan Keamanan PBB menolak rancangan resolusi yang menetapkan batas waktu tiga tahun untuk pembentukan negara Palestina di lahan-lahan yang diduduki Israel setelah perang tahun 1967.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam pembalasan yang tidak ditentukan atas upaya Palestina untuk bergabung dengan ICC.
