Jepang, Jumat (25/12), mengadopsi sebuah rencana baru yang menunda target kesetaraan gender hingga satu dekade setelah gagal mencapai setengah dari target yang ditetapkan pada tahun 2020.
Di bawah rencana kesetaraan gender lima tahun yang baru, yang disetujui oleh Kabinet PM Yoshihide Suga, pemerintah berharap dapat menempatkan perempuan setidaknya di 30 persen posisi kepemimpinan selama setidaknya lima tahun mendatang. Target menempatkan perempuan di 50 persen posisi kepemimpinan diharapkan terwujud pada 2030-an.
Target sebelumnya itu ditetapkan oleh pendahulu Suga, Shinzo Abe, di bawah kebijakan “womenomics” yang dirancang untuk menempatkan lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja untuk mengantisipasi populasi Jepang yang cepat menua.
Rencana kesetaraan gender tersebut mengupayakan terciptanya masyarakat tanpa bias gender pada 2030-an.
Banyak pakar menilai, Jepang sulit mewujudkan ambisinya tersebut karena sebagian besar warga Jepang masih terikat oleh peran gender tradisional. Banyak perempuan sulit mengejar karier di bidang bisnis dan politik karena diharapkan memenuhi tanggung jawab dalam mengasuh anak dan mengelola rumah tangga.
Rencana tersebut juga menemui kegagalan karena sulitnya mempromosikan langkah-langkah proaktif, termasuk melakukan revisi hukum pada nama keluarga, yang memungkinkan perempuan yang sudah menikat tetap menggunakan nama gadis mereka. Undang-undang perdata saat ini mengatakan pasangan yang sudah menikah harus memilih salah satu nama keluarga, dan perempuan paling sering mengadopsi nama keluarga suami mereka sesuai tradisi paternalistik Jepang.
Jepang khususnya tertinggal dalam kesetaraan gender di bidang politik. Jumlah perempuan yang menjadi legislator kurang dari 10 persen dari total anggota parlemen. Sekitar 40 persen parlemen tingkat lokal diketahui hanya memiliki satu legislator perempuan atau tidak memilikinya sama sekali. Kabinet Suga yang beranggotakan 20 orang hanya memiliki dua menteri perempuan.
Jepang menempati peringkat 121 dari 153 negara dalam peringkat kesetaraan gender global dalam laporan Forum Ekonomi Dunia 2020, turun dari peringkat 101 ketika Abe pertama kali menjabat pada 2012. [ab/uh]
