Tautan-tautan Akses

Jokowi Tegaskan Tak Akan Biarkan Pelemahan KPK 


Presiden Joko Widodo di Mojokerto Jawa Timur hari Minggu (10/9) menegaskan tidak akan membiarkan adanya pelemahan KPK. (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
Presiden Joko Widodo di Mojokerto Jawa Timur hari Minggu (10/9) menegaskan tidak akan membiarkan adanya pelemahan KPK. (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

Terkait dengan munculnya wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pansus Hak Angket KPK, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan membiarkan adanya pelemahan KPK.

Usai meresmikan ruas jalan tol Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto Jawa Timur hari Minggu (10/9), Presiden Jokowi mengajak semua kalangan untuk bersama menjaga KPK.

“Ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Tentu kita harus bersama-sama menjaga KPK," tandas Presiden.

Jokowi juga mengajak semua kalangan untuk berani melawan korupsi karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Ini perlu saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” tukasnya.

Lebih lanjut, Jokowi yakin, hingga saat ini masyarakat masih menaruh harapan besar kepada KPK.

“KPK sebagai sebuah institusi yang dipercaya oleh masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat. Untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tegas Jokowi.

Jokowi Tegaskan Tak Akan Biarkan Pelemahan KPK
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan tidak akan terpengaruh dengan perkembangan yang ada di Pansus Hak Angket KPK DPR RI. KPK, lanjut Agus akan semakin mempercepat kerjanya dalam pemberantasan korupsi.

“Dari sisi itu, sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali, satu-satunya cara adalah KPK mempercepat kerjanya. Supaya menunjukan kepada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu.”

Penegasan Jokowi soal penguatan KPK ini menjawab pertanyaan soal usulan pembekuan KPK yang dicetuskan anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, usul pembekuan KPK akan masuk ke rekomendasi pansus yang akan dibacakan pada rapat paripurna pada 28 September 2017. [aw/ii]

Recommended

XS
SM
MD
LG