Dubes Kamboja untuk kantor PBB di Jenewa, Kamis (22/3), menampik pernyataan Dewan HAM PBB yang didukung 45 negara, yang mendesak agar negara di Asia Tenggara itu memperbaiki kondisi HAM-nya menjelang pemilu Juli mendatang.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Rabu, para negara penandatangan, dari Albania hingga AS, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kemunduran penegakan hak-hak sipil dan politik di Kamboja. “Kemunduran itu termasuk meningkatnya penindasan terhadap oposisi politik, masyarakat sipil dan media.”
Pernyataan itu menyebutkan, tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Kamboja mengganggu terlaksananya pemilu yang kredibel, bebas dan adil Juli mendatang. Padahal, kata pernyataan itu, pemilu seperti itu diharuskan untuk mempertahankan legitimasi pemerintah.
Baca juga: Australia Kecam PM Kamboja Karena Ancam Serang Demonstran
Dubes Kamboja Ney Sam Ol menyebut pernyataan bersama itu bermotif politik. Ia menuduh pernyataan itu dikeluarkan karena negara-negara penandatangan menginginkan pergantian rezim dan bahkan mempersipakan kandidat tertentu untuk menang dalam pemilu. “ Mereka tanpa tahu malu mencampuri urusan dalam negeri Kamboja,” tuding Ney Sam Ol.
Lebih lanjut Ney Sam Ol mengatakan pernyataan itu bermaksud buruk dan melemahkan usaha pemerintah Kamboja dalam memelihara hukum dan ketertiban, dan dalam mewujudkan perdamaian, kestabilan dan pembangunan bagi rakyatnya,
Satu-satunya partai oposisi yang kredibel, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja dibubarkan bulan lalu setelah pengadilan memutuskan bahwa partai tersebut berusaha menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang sudah lama menjabat. Semua anggota partai itu telah disingkirkan dari parlemen dan para petingginya diseret ke pengadilan. Sistem pengadilan Kamboja diyakini banyak pihak hanya mengeluarkan keputusan-keputusan yang diinginkan pemerintah. [ab/lt]
