Penanggulangan terorisme di Indonesia menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang keamanan. Penanganan terorisme ini tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum tetapi juga pendekatan nonhukum atau dikenal dengan istilah deradikalisasi. Pendekatan nonhukum ini yang kemudian menjadi fokus utama dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Tito Karnavian, Kepala BNPT yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo Rabu (16/3), melihat program rehabilitasi dari BNPT akan difokuskan kepada para mantan teroris yang sedang atau sudah menjalani masa hukuman.
"Rehab kita kurang bagus selama ini sehingga ini perlu ada penanganan rehabilitasi. Pascapenegakan hukum, mereka masuk dalam penjara, itu harus ada kegiatan-kegiatan tertentu.Termasuk, bagaimana melakukan pendekatan supaya mereka tidak melakukan aksinya lagi. Atau mereka tidak mempengaruhi, atau setelah dilepas mereka tidak kembali kepada jaringannya," kata Tito Karnavian.
Lebih lanjut Tito Karnavian menjelaskan, proses perekrutan calon teroris baru selama ini ternyata lebih banyak dilakukan oleh terpidana teroris yang masih menjalani hukuman di dalam penjara.
"Bayangkan saya pernah menangani tempat pelatihan militer teroris di Jantho Aceh, itu semua tokoh-tokohnya merencanakan di dalam penjara Cipinang Jakarta. Ada Abu Bakar Baasyir, Aman Abdurrahman, Iwan Darmawan Rois, semua ada di situ. Dulmatin pun saat itu datang kesitu. Kasus bom Thamrin juga, menurut teman-teman di Densus 88 itu justru direncanakannya di penjara Nusakambangan," imbuhnya.
BNPT saat melakukan proses rehabilitasi membagi karateristik terpidana teroris ini menjadi beberapa bagian. Mulai dari kelompok sangat radikal sampai simpatisan, yang menurut Tito, berbeda penanganannya.
"Dari rehabilitasi ini kita akan bisa melihat motifnya. Kita harus bisa memahami peran dari yang bersangkutan dalam jaringannya. Karena dalam jaringan ini ada tingkatannya. Hard core atau kelompok inti itu masuk dalam sangat radikal. Lalu ada operatif, kurang radikal. Kelompok pendukung atau supporter ini kurang radikal. Yang paling terakhir adalah simpatisan. Nah kita harus bedakan pendekatan antara satu lapisan ke lapisan lain. Jangan dijadikan satu," lanjut Tito.
Namun demikian menurut Tito Karnavian, untuk terpidana teroris yang sudah divonis hukuman mati, agar segera dilakukan eksekusinya. Termasuk untuk terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal dan tidak lagi bisa direhabilitasi, harus dipisah dari terpidana teroris yang lain.
"Ya harus dipisah dia. Dia tidak boleh disitu. Dia harus diisolasi. Gak boleh berkomunikasi orang-orang seperti itu. Dan saya harapkan ada proses untuk mempercepat eksekusinya," jelasnya.
Inspektur Jenderal Tito Karnavian kelahiran 26 Oktober 1964, adalah seorang perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Mochamad Top pada 2009 lalu, bersamaan dengan pengepungan kelompok teroris Solo yang menewaskan empat orang. Sebelumnya pada 2005, Tito Karnavian yang cukup lama berkiprah dalam Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil melumpuhkan salah seorang tokoh ahli bom kelompok teror Jamaah Islamiyah Dr Azahari di Batu Malang Jawa Timur.
Di luar penanganan kasus teroris, pada 2001, Tito Karnavian yang memimpin operasi kepolisian Tim Kobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra (mantan) Presiden Soeharto terkait kasus korupsi mobil nasional.
Jabatan terakhir Tito Karnavian sebelum menjabat Kepala BNPT, adalah Kapolda Metro Jaya dengan prestasinya yang menonjol adalah penanganan bom Thamrin. [aw/as]
