Rencana pemerintah menggusur Mpape, kawasan kumuh besar dekat salah satu kawasan paling elit Nigeria, tertunda.
Pengadilan memerintahkan penundaan penggusuran kawasan itu, dan pemimpin setempat melakukan rapat umum. Tetapi pengembang menyatakan mereka bisa, dan akan, menggusur apa yang mereka katakan permukiman liar dan tidak aman, yang terdiri dari gubuk-gubuk.
Komisi HAM Nasional, kelompok pengawas yang dibentuk pemerintah, meluncurkan penyelidikan hari Rabu, dengan menyatakan mereka akan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Chidi Odinkalu, ketua komisi itu, mengatakan, "Ada anak-anak di kota ini, dalam permukiman ini, dan masyarakat harus peduli pada mereka. Ada perempuan dalam permukiman ini dan masyarakat harus peduli pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya sayangi dan seharusnya dipedulikan oleh Komisi HAM. Itu sebabnya kami ada di sini. Yang akan saya lakukan adalah berkeliling permukiman ini dan mencari tahu apa yang telah terjadi."
Penduduk Mpape baru mengetahui permukiman mereka akan digusur sebulan sebelum hari pelaksanaan, tanggal 31 Agustus. Pengadilan kemudian memerintahkan penggusuran itu dihentikan sampai setelah 11 Oktober, ketika hakim-hakim akan meninjau kembali kasus tersebut.
Menurut aktivis, penggusuran akan menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal, tetapi sejumlah analis dan pemerintah mempertanyakan angka tersebut.
Di Mpape, secara luas diyakini bahwa rumah mereka akan digusur karena tanah itu diinginkan oleh elit Nigeria.
Reuben Okoya, koordinator Dewan Manajemen Metropolitan Abuja, menyanggah hal itu. Menurutnya, kondisi Mpape sekarang ini tidak layak dihuni siapa pun.
"Kami melakukan ini demi kesehatan. Kalau kita datang ke kawasan kumuh Mpape, terdapat selokan terbuka. Ada rumah-rumah yang rawan kebakaran, ada masalah listrik, masalah sanitasi. Kami ingin memastikan rumah-rumah yang dibangun akan memenuhi standar di mana orang bisa tinggal bersama keluarga dan aman dalam rumah-rumah itu," sanggahnya.
Perencana kota mengatakan, pemerintah sedang membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi tidak berkewajiban memberi mereka ganti rugi atas tanah yang mereka tempati atau yang dibeli secara tidak sah.
Pengadilan memerintahkan penundaan penggusuran kawasan itu, dan pemimpin setempat melakukan rapat umum. Tetapi pengembang menyatakan mereka bisa, dan akan, menggusur apa yang mereka katakan permukiman liar dan tidak aman, yang terdiri dari gubuk-gubuk.
Komisi HAM Nasional, kelompok pengawas yang dibentuk pemerintah, meluncurkan penyelidikan hari Rabu, dengan menyatakan mereka akan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Chidi Odinkalu, ketua komisi itu, mengatakan, "Ada anak-anak di kota ini, dalam permukiman ini, dan masyarakat harus peduli pada mereka. Ada perempuan dalam permukiman ini dan masyarakat harus peduli pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya sayangi dan seharusnya dipedulikan oleh Komisi HAM. Itu sebabnya kami ada di sini. Yang akan saya lakukan adalah berkeliling permukiman ini dan mencari tahu apa yang telah terjadi."
Penduduk Mpape baru mengetahui permukiman mereka akan digusur sebulan sebelum hari pelaksanaan, tanggal 31 Agustus. Pengadilan kemudian memerintahkan penggusuran itu dihentikan sampai setelah 11 Oktober, ketika hakim-hakim akan meninjau kembali kasus tersebut.
Menurut aktivis, penggusuran akan menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal, tetapi sejumlah analis dan pemerintah mempertanyakan angka tersebut.
Di Mpape, secara luas diyakini bahwa rumah mereka akan digusur karena tanah itu diinginkan oleh elit Nigeria.
Reuben Okoya, koordinator Dewan Manajemen Metropolitan Abuja, menyanggah hal itu. Menurutnya, kondisi Mpape sekarang ini tidak layak dihuni siapa pun.
"Kami melakukan ini demi kesehatan. Kalau kita datang ke kawasan kumuh Mpape, terdapat selokan terbuka. Ada rumah-rumah yang rawan kebakaran, ada masalah listrik, masalah sanitasi. Kami ingin memastikan rumah-rumah yang dibangun akan memenuhi standar di mana orang bisa tinggal bersama keluarga dan aman dalam rumah-rumah itu," sanggahnya.
Perencana kota mengatakan, pemerintah sedang membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi tidak berkewajiban memberi mereka ganti rugi atas tanah yang mereka tempati atau yang dibeli secara tidak sah.
