Kongres Peru, Senin (2/11), menyetujui mosi untuk memulai proses pencopotan Presiden Martín Vizcarra dari jabatannya atas tuduhan korupsi, satu setengah bulan setelah lolos dari persidangan pemakzulan sebelumnya.
Sejumlah anggota parlemen menyetujui langkah dengan 60-40 suara dan 18 abstain. Vizcarra akan melakukan pembelaan dirinya di hadapan Kongres pada 9 November, menyusul pemungutan suara lagi.
Langkah untuk menggulingkan Vizcarra itu menyusul laporan media atas presiden yang diduga menerima suap sekitar 2,3 juta sol ($ 637.000) dari dua perusahaan yang memenangkan tender pekerjaan umum saat ia menjabat gubernur wilayah selatan Moquegua. Vizcarra membantah tuduhan tersebut.
Selama debat beberapa legislator menyatakan tuduhan itu layak untuk dibawa ke pengadilan.
"Setidaknya itulah yang harus kami lakukan," kata legislator Diethell Columbus, dari Partai Kekuatan Populer sayap kanan bersama mantan calon presiden dan musuh politik Vizcarra, Keiko Fujimori.
Presiden Peru yang menjabat pada 2018 dan secara konstitusional dilarang untuk masa jabatan baru, mengemukakan beberapa anggota parlemen hanya berusaha untuk membuat "kekisruhan dan kacau-balau" melalui pemakzulan hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 11 April.
"Sama sekali tidak ada bukti dakwaan," kata Vizcarra kepada wartawan Senin (2/11) pagi. "Pengadilan pemakzulan membuat negara tidak stabil."
Vizcarra, yang tidak memiliki perwakilan partai dalam badan legislatif dan masa jabatannya berakhir pada bulan Juli, lolos dari upaya penggulingan pada 18 September di tengah ketegangan politik dan resesi ekonomi yang disebabkan pandemi virus corona. Hanya 32 dari 130 anggota kongres yang memilih untuk mencopot Vizcarra dari jabatan. [mg/ft]
