Komisi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di Capitol, gedung Kongres AS, Kamis (22/12) merilis laporan akhirnya. Ini adalah kumpulan dokumen setebal 845 halaman yang mendukung klaim komisi bahwa serangan itu secara langsung disebabkan oleh mantan Presiden Donald Trump dan merupakan tindakan terakhir dalam konspirasi untuk membatalkan hasil sah dari pemilihan Presiden 2020.
Laporan penyelidikan selama lebih dari 17 bulan tersebut merupakan hasil penyortiran bukti yang dikumpulkan dari ribuan wawancara saksi, dokumen dan komunikasi elektronik yang diperoleh melalui perintah pengadilan. Menurut komisi itu, “Bukti itu telah mengarah pada kesimpulan langsung: Penyebab utama serangan 6 Januari adalah satu orang, mantan Presiden Donald Trump, yang diikuti banyak orang lainnya. Tak satu pun dari peristiwa 6 Januari akan terjadi tanpa dia.”
Trump sendiri secara konsisten mencela komisi itu dan apa yang dilakukannya, dan terus bersikeras mengatakan, tanpa bukti, bahwa pemilu 2020 telah dicuri darinya.
Laporan yang Luas
Selain menjabarkan pemeriksaan pada serangan itu sendiri, laporan itu juga menggambarkan adanya tekanan Trump pada para pejabat AS, negara bagian, legislator, dan Mike Pence yang saat itu menjabat wakil presiden, untuk memanipulasi sistem atau melanggar hukum.
Perilisan laporan tersebut menyusul sidang terakhir komisi itu, yang diadakan pada hari Senin (19/12), di mana para anggotanya menuduh mantan presiden tersebut melakukan berbagai kejahatan dan merujuknya ke Departemen Kehakiman untuk diadili. Tuduhan tersebut termasuk pemberontakan, menghalangi proses resmi, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan konspirasi untuk membuat pernyataan palsu.
Rujukan tersebut tidak memiliki bobot hukum, tetapi catatan tebal yang dihasilkan oleh komisi akan melengkapi bukti yang dikumpulkan oleh Departemen Kehakiman dalam penyelidikannya sendiri dan dapat memengaruhi keputusan akhir apakah akan menuntut mantan presiden tersebut.
Temuan-temuan Utama
Laporan yang dikeluarkan Kamis (22/12) menggambarkan bahwa mantan Presiden Trump berada di pusat konspirasi untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020, menggunakan berbagai strategi, yang semuanya akhirnya gagal.
Laporan ini mendokumentasikan upaya untuk menekan para pejabat negara bagian dan lokal untuk menggugat atau membatalkan hasil pemilu yang menunjukkan kemenangan Biden, bahkan setelah puluhan tuntutan hukum yang mempersoalkan hasil tersebut dibatalkan di pengadilan.
Setelah upaya lain digagalkan, Trump menggunakan teori yang diusulkan oleh pengacara John Eastman, yang mengklaim bahwa Pence memiliki wewenang untuk menolak menghitung suara di negara bagian-negara bagian tertentu ketika Kongres bersidang pada 6 Januari. Ini adalah sebuah strategi yang dimaksudkan untuk mengulur waktu guna membujuk DPR negara bagian-negara bagian itu untuk mengambil tindakan yang membatalkan hasil perhitungan tingkat negara bagian.
Pence akhirnya menolak untuk mengikuti rencana tersebut, dan bukti yang ditemukan oleh komisi itu menunjukkan bahwa meskipun dia mengusulkannya, Eastman sadar bahwa skema tersebut ilegal.
Upaya Pengaruhi Departemen Kehakiman
Laporan komisi juga menjabarkan secara rinci apa yang digambarkannya sebagai upaya mantan presiden tersebut untuk mempengaruhi Departemen Kehakiman.
Setelah pemilihan, mantan Jaksa Agung William Barr memberi tahu Trump bahwa semua penyelidikan atas penyimpangan pemilihan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman telah gagal menemukan bukti penipuan yang cukup besar untuk membatalkan hasil pemungutan suara. Menghadapi klaim penipuan Trump yang terus berlanjut, Barr mengumumkan pengunduran dirinya pada Desember 2020.
Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa, pada minggu-minggu berikutnya, Trump mengambil sejumlah langkah untuk mencoba membujuk para pejabat senior di departemen itu untuk mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keraguan tentang hasil pemilu.
Trump akhirnya menemukan seorang yang bisa diajaknya bersekutu di departemen itu, yakni Jeffrey Clark, seorang pejabat di Divisi Sipil, yang menyusun dokumen untuk dikirim departemen ke para pejabat pemilihan di Georgia. Dokumen itu secara keliru mengklaim bahwa departemen tersebut memiliki "kekhawatiran signifikan" tentang kemungkinan penipuan yang mungkin telah mempengaruhi hasil pemilihan di sana dan di negara bagian-negara bagian lain. Dokumen yang tidak pernah dikirimkan itu juga mendesak DPR negara bagian untuk mempertimbangkan pembatalan hasil pemilu di negara bagian tersebut.
Laporan tersebut mencatat pertikaian dramatis di Oval Office, di mana Trump mengusulkan untuk mengangkat Clark sebagai penjabat jaksa agung. Semua pejabat paling senior di departemen itu mengatakan kepada presiden bahwa jika dia mengambil langkah tersebut, mereka akan segera mengundurkan diri.
Trump Tahu Klaimnya Tidak Benar
Temuan penting dalam laporan tersebut, dan salah satu yang disampaikan dalam audiensi publik, adalah bahwa Trump tahu bahwa dia telah kalah dalam pemilihan yang adil, setelah diberitahu dengan tegas oleh sejumlah penasihat utamanya.
Poin ini penting, karena menunjukkan bahwa mantan presiden tidak bertindak dengan iktikad baik ketika dia mengklaim bahwa pemilu telah dicuri dan meminta para pejabat negara memberikan hasil alternatif adalah komponen kunci dari tuduhan penipuan.
Trump menolak klaim itu khususnya di jaringan media sosialnya, Truth Social. Ia menulis, “Ini adalah KEBOHONGAN total. Saya tidak pernah berpikir, bahkan untuk sesaat, bahwa Pilpres 2020 tidak Dicurangi & Dicuri, dan keyakinan saya semakin kuat seiring berjalannya waktu.”
Serangan di Capitol
Komisi penyelidik, nama resminya adalah Komisi Terpilih untuk Menyelidiki Serangan 6 Januari terhadap Gedung Kongres AS, pada awalnya dianggap sebagai upaya bipartisan dengan dukungan dari pemimpin kaukus Republik dan Demokrat di DPR.
Komisi ini dibentuk untuk mengumpulkan fakta-fakta dan kesimpulan mengenai peristiwa pada hari itu, sewaktu massa yang terdiri dari ribuan orang pendukung Trump menghadiri rapat umum di dekat Gedung Putih, di mana Trump meminta mereka untuk berpawai ke Capitol dan “fight like hell” atau “berjuang habis-habisan.” Gerombolan itu memasuki Capitol, di mana para legislator berkumpul untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020.
Massa segera berubah menjadi kekerasan. Terlepas dari kehadiran 1.000 lebih aparat penegak hukum, massa berhasil mendobrak masuk gedung dan membuat para anggota Kongres serta Pence terpaksa melarikan diri. Para anggota gerombolan itu marah pada wakil presiden karena ia menolak menyatakan secara ilegal kemenangan Trump, dan banyak yang meneriakkan “Gantung Mike Pence.”
Laporan tersebut menetapkan bahwa, selama serangan berjam-jam itu, Presiden Trump mengetahui apa yang sedang terjadi, namun menulis sebuah cuitan yang menyerang Pence – tindakan yang semakin mengobarkan massa. Para saksi yang dihadirkan komisi itu mengatakan bahwa Trump menolak permintaan para pembantu dan anggota keluarganya untuk meminta perusuh agar meninggalkan tempat itu.
Trump pada akhirnya dapat dibujuk untuk meminta agar massa membubarkan diri, yang ia lakukan dalam pidato di video yang menyebut para perusuh itu “sangat spesial.” Ketertiban akhirnya dipulihkan pada sore hari dengan bantuan para anggota Garda Nasional, dan Kongres secara resmi mengesahkan kemenangan Biden.
Terlahir di tengah kontroversi
Tidak lama setelah serangan itu, kecaman atas serangan itu bersifat bipartisan, dan proposal untuk menyelidiki penuh penyebabnya mendapat dukungan kuat dari para pemimpin kedua pihak. Namun, dalam beberapa pekan setelah serangan, para anggota parlemen dari fraksi Republik, dengan menerima isyarat dari Trump, berupaya meminimalisir keseriusan peristiwa tersebut.
Sewaktu komisi dibentuk pada awal musim panas 2021, pemimpin fraksi minoritas di DPR Kevin McCarthy menominasikan lima anggota fraksi Republik, termasuk Jim Jordan dan Jim Banks. Karena Jordan, sekutu dekat Trump, kemungkinan besar akan menjadi sasaran investigasi, dan karena Banks secara terbuka telah menyatakan ketidaksediaannya untuk bekerja sama dalam penyelidikan, Ketua DPR Nancy Pelosi menolak penunjukan mereka dan meminta McCarthy agar menunjuk pengganti. Ketua fraksi Republik di DPR itu malah menarik kelima nomine dan menolak menawarkan calon-calon baru.
Pelosi membalas dengan menetapkan dua anggota Republik, Liz Cheney dan Adam Kinzinger, keduanya terus mengecam serangan itu dan peran Trump dalam menghasutnya.
Dimulai pada musim panas 2022, komisi tersebut mengadakan serangkaian sidang yang terdiri dari sembilan dengar keterangan terbuka, di mana komisi membeberkan kerangka waktu yang komprehensif dari serangan itu sendiri dan upaya-upaya yang mendahuluinya untuk membatalkan pemilu.
Laporan Fraksi Republik di DPR
Laporan berbeda yang dikeluarkan lima anggota fraksi Republik di DPR yang pada awalnya dinominasikan untuk bertugas di komisi 6 Januari, dirilis pada hari Rabu lalu.
Laporan itu terutama berfokus pada kegagalan keamanan yang menyebabkan Polisi Gedung Kongres dan Departemen Kepolisian Metropolitan Washington kurang siap dalam menghadapi kekerasan di Capitol. Laporan itu lebih banyak meletakkan kesalahan munculnya kerusuhan itu pada Pelosi, dengan mengklaim bahwa ketua DPR itu memutuskan untuk tidak membawa petugas keamanan tambahan, termasuk Garda Nasional, sebelum kerusuhan.
Laporan fraksi Republik tidak menyebutkan tentang akar penyebab kerusuhan, tindakan mantan presiden Trump pada 6 Januari dan sebelumnya, atau upaya lebih luas untuk membatalkan hasil pemilu. [ab/uh]
Forum