Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati hari Senin mengumumkan terbentuknya pemerintahan koalisi yang sudah lama tertunda – yang didominasi oleh kelompok militan yang didukung Iran, Hezbollah dan sekutu-sekutunya.
Dibentuk setelah 5 bulan kemacetan politik, tindakan itu melengkapi kemajuan yang tetap Hezbolah dari kelompok perlawanan terhadap Israel hingga menjadi kekuatan politik dan militer yang paling besar di Lebanon. Blok yang dipimpin oleh Hezbollah memegang mayoritas kursi dalam kabinet yang beranggotakan 30 orang itu.
Namun, dalam waktu beberapa jam, koalisi menunjukkan tanda-tanda melemah. Politisi Druze, Talal Arslan, seorang sekutu Hezbollah, mengundurkan diri dari pengangkatannya sebagai menteri negara, dengan alasan perbedaan politik dengan perdana menteri yang baru.
Lebanon telah berjalan tanpa pemerintahan resmi sejak pertengahan Januari, ketika Hezbollah dan sekutunya memaksakan kejatuhan pemerintahan pro-Barat Perdana Menteri waktu itu Saad Hariri.
Kelompok yang dipimpin Hezbollah mengundurkan diri dari Kabinet persatuan nasional pada waktu itu karena perselisihan mengenai mahkamah yang didukung PBB yang menyelidiki pembunuhan tahun 2005 ayah Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri.
Dakwaan yang disegel yang diserahkan oleh para jaksa PBB diyakini menyangkutkan para anggota Hezbollah dalam peledakan bom-truk di Beirut yang menewaskan mantan Perdana Menteri Rafik Hariri.
