Para hakim Mahkamah Agung AS, Selasa (12/5) mempertanyakan seorang pengacara Presiden Donald Trump dan pengacara dari Departemen Kehakiman yang melakukan pembelaan terhadap upaya presiden dalam menggagalkan upaya kongres untuk memperoleh sejumlah catatan keuangannya.
Pertanyaan itu muncul dalam sesi argumentasi secara lisan terkait banding atas tiga keputusan pengadilan lebih rendah yang melibatkan panggilan paksa pengadilan (subpoena) atas laporan pajak dan catatan finansial Trump.
Sidang dengar keterangan itu merupakan perdebatan penting terkait kekuasaan kepresidenan setelah Trump mengajukan beberapa tantangan secara hukum terhadap panggilan paksa yang dikeluarkan pengadilan tahun lalu oleh beberapa komite badan legislatif yang dikuasai Demokrat dan seorang pengacara distrik negara bagian New York.
Ketika ditanya oleh ketua Mahkamah Agung, John Roberts apakah para legislator dapat mengajukan surat panggilan paksa tentang keuangan seorang presiden, pengacara Trump Patrick Strawbridge menjawab "sulit membayangkan" sebuah situasi yang memerlukan panggilan paksa tersebut.
Namun Hakim Agung Elena Kagan kepada Strawbridge mengatakan "presiden hanyalah seorang individu" kalau dikaitkan dengan informasi milik pribadi.
"Menurut saya, Anda minta kami memberi bobot 10 ton pada timbangan antara presiden dan kongres. Itu tidak akan memungkinkan Kongres melakukan dan menjalankan fungsi pengawasannya," kata Kagan lebih lanjut.
Akan tetapi pengacara Departemen Kehakiman Jeffrey Wall berpendapat panggilan paksa oleh kongres akan mengakibatkan presiden "dilecehkan" atas sejumlah aktivitas finansial pribadinya.
"Tidak banyak yang kami minta sebelum DPR menyelidiki kehidupan pribadi presiden, dan menjelaskan dengan cara apa aturan hukum itu dipertimbangkan dan mengapa secara khusus memerlukan dokumen-dokumen presiden," tambah Wall lebih jauh. "Panggilan paksa pengadilan dalam hal ini bahkan tidak diperlukan." [mg/ii]
