Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang (ALIT), Yulati Umrah mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengecek kembali sekolah-sekolah yang belum meliburkan kegiatan belajar mengajar, maupun yang siswanya mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) atau magang.
Temuan di sejumlah daerah, seperti Malang dan Surabaya, masih didapati siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang magang atau praktik kerja lapangan, masih belum diliburkan. Merebaknya virus corona di Jawa Timur tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi para siswa ini.
“Sebenarnya kan walaupun mereka PKL, berada di ruang-ruang industri, status mereka tetap pelajar. Temuan kami di beberapa tempat, alasan dari industri ini ada hotel, juga beberapa hotel menyatakan tidak bisa meliburkan karena belum ada edaran dari pihak sekolah. Nah, ini adalah bukti bahwa selama ini anak-anak yang menjalankan praktik kerja industri (prakerin) ini tidak ada pengawasan sama sekali,” kata Yuliati Umrah.
Zafira, siswa SMK Negeri di Surabaya mengaku baru libur PKL pada hari Selasa, padahal Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliburkan seluruh siswa SMA dan SMK, kecuali yang mengikuti ujian nasional.
“Masih masuk Senin, saya kan maksudnya tidak sekolah (PKL), kalau misalnya sekolah kan pasti sudah libur karena kan sudah tahu dari guru-guru. Saya tahunya pas Senin mau dhuhur itu baru ada penarikan dari guru, dari pihak sekolah,” tutur Zafira.
Hal yang sama juga dialami Dicky, yang magang di sebuah perusahan swasta, yang harus menyelesaikan tugas dari kantor tempat praktik kerja lapangan, sebelum akhirnya diliburkan.
“Jadi (info libur) itu dari grup kelas, terus saya sampaikan langsung ke grup magangnya, terus pemiliknya itu sudah mau meliburkan tapi ada event yang belum selesai, sudah ikut meetingnya, terus sudah prepare, menunggu event itu selesai baru libur,” ucap Dicky.
Temuan-temuan ini kata Yuliati Umrah, harus disikapi serius oleh pemerintah, agar meninjau ulang dan mengawasi secara ketat kerjasama antara industri dengan sekolah dalam hal siswa magang kerja. Selain itu, sejumlah sekolah menengah keagamaan di bawah Kementerian Agama juga didapati masih belum meliburkan siswa atau santrinya, meski beberapa orang tua yang melaporkan hal ini mengaku khawatir.
“Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, itu belum jeli melihat titik-titk lemah aturan yang sudah ada, yang melanggar atas perlindungan anak, terutama pada anak-anak SMK,” ujar Yuliati.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto, mengaku tidak berwenang mengomentari temuan itu karena masuk dalam wewenang Dinas Pendidikan. Namun, secara pribadi ia berpendapat agar semua pihak memenuhi arahan pemerintah supaya menghindari berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.
“Kalau menurut saya sih sebaiknya kita menurut arahan pak Presiden, kemudian arahan bu Gubernur, dan saya melihat seluruh internasional pun berharap akan ada namanya social distance, jadi kita memperkecil hubungan antar manusia, karena virus covid 19 itu adalah penularannya melalui manusia,” kata Andriyanto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dikonfirmasi mengenai temuan itu, mengaku akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait, dan memastikan para siswa itu diliburkan.
“Kalau untuk ini, saya akan komunikasikan supaya bisa segera diambil keputusan bahwa yang PKL harus libur,” singkat Khofifah.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, melalui pesan singkatnya, memastikan telah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk menarik pulang semua siswa yang beraktivitas di sekolah dan di tempat kerja praktik, untuk menghidari penyebaran dan penularan virus corona. [pr/em]
