Presiden Joko Widodo yang belum menentukan sikap dan keputusan terkait pencalonan maupun pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mengundang rekasi sejumlah partai Politik maupun masyarakat.
Pelaksana tugas Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Kantor DPC PDI-Perjuangan kota Solo, Jumat sore (13/2) mengatakan PDI-P masih menunggu sikap Presiden dan hasil pra-peradilan. Menurut Hasto, Presiden tetap harus mengedepankan dan menghormati asas praduga tak bersalah.
“Ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Dan dalam konteks ini, PDI-Perjuangan percaya, presiden tetap akan berpijak pada konstitusi. Presiden tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita semua masih menunggu sikap Presiden dan juga proses pra peradilan. Kita depankan supremasi hukum. Kita tetap menunggu keputusan dan sikap Presiden Jokowi,” kata Hasto Kristiyanto.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, saat menggelar Musyawarah Nasional ke-2 di Solo, mengungkapkan masyarakat masih tetap menunggu sikap dan keputusan Presiden Jokowi. Menurut Wiranto, Partai Hanura tetap mendukung keputusan dan sikap Presiden Jokowi.
“HANURA kan selalu berorientasi pada suatu kebenaran Konstitusi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dari awal HANURA berpendapat begini, kita baru saja memilih Presiden RI memalui mekanisme Pemilu yang fair, dan Pak Joko Widodo menang. Berasal dari Solo, didukung mayoritas rakyat Indonesia. Ketika memilih Presiden, sudah terkandung kepercayaan dan harapan, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita berikan kepercayaan penuh menjalankan roda pemerintahan," kata Wiranto.
"Ketika ada permasalahan di bangsa ini, biarkan Presiden menetukan sikap dan keputusan yang tepat. Hanura menghormati keputusan apapun dari Presiden. Sebelum mengambil keputusan, jangan diganggu, jangan terlalu banyak usulan. Usulan belum disampaikan ke Presiden, sudah disebarkan ke media massa, pers. Ini bukan usul, tapi menambah masalah bagi Presiden," lanjutnya.
"Bagi Hanura, mari kita tunggu, bersabar, keputusan terbaik dari Presiden. Saya yakin akan tetap berpijak pada konstitusi. Hanura mengajak semua masyarakat mendukung keputusan Presiden,” imbuh Wiranto.
Sementara itu, aksi sekelompok warga di Solo menggelar aksi memasang poster mendesak Presiden Jokowi tegas dalam bersikap pada kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri maupun konflik yang terjadi antara KPK dengan POLRI.
Juru bicara aksi tersebut, Haristanto berharap Presiden Joko Widodo tidak diintervensi partai politik pendukungnya dan tetap mengutamakan aspirasi masyarakat.
“Saya sebagai masyarakat di Solo memahami Presiden sedang galau, tapi saya sebagai rakyat saya juga ikut gelisah, bingung. Sudah saatnya Pak Presiden Jokowi harus tegas. Tegas demi rakyat, jangan demi siapa-siapa. Presiden Jokowi harus berani mengambil resiko terberat, termasuk upaya intervensi dari partai politik atau kelompok yang dulu menjadi pengusung atau pendukung dalam Pilpres," imbau Haristanto.
"Tekanan internal partai, saya yakin menjadi yang terberat bagi Presiden Jokowi. Apapun yang terjadi, Presiden Jokowi harus tetap memilih, demo rakyat atau demi kepentingan sekelompok partai politik, harus diputuskan dan ditegaskan,” lanjutnya.
