Sekurangnya 60 orang tewas dalam demonstrasi menentang pemerintah sosialis Presiden Nicolas Maduro dan kelangkaan bensin, obat-obatan dan bahan makanan pokok.
Para diplomat asing itu terbagi menjadi dua kubu, yang mengatakan intervensi internasional dan regional adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kekerasan dan yang berpendapat tidak seorangpun berhak mencampuri masalah dalam negeri negara yang berdaulat.
Menlu Kolombia, Maria Angela Holguin mengatakan, “Intervensi diperlukan, dan kembali kita meminta kepada pemerintah Venezuela untuk menghentikan tekanan terhadap penduduk sipil yang berdemonstrasi di jalan-jalan, melindungi demonstran dan membebaskan tahanan politik. Kami juga menekankan kembali seruan agar tidak mempersenjatai penduduk sipil. Pemberian senjata tidak akan menghasilkan apapun selain konfrontasi kekerasan yang seharusnya tidak dialami Venezuela.”
Sementara, Duta Besar Nikarague Luis Exequiel Alvarado Ramirez mengatakan, "Kami menegaskan bahwa Organisasi Negara-negara Amerika tidak bisa terus digunakan oleh satu negara atau kelompok negara untuk mempengaruhi kedaulatan, kemandirian, dan hak negara anggota. Kami menuntut dihentikannya tindakan-tindakan bermusuhan dan upaya politik internasional terhadap pemerintah Republik Venezuela.”
Maduro mengancam keluar dari OAS untuk memprotes apa yang dikatakannya kampenye yang dipimpin Amerika untuk meremehkan kedaulatan Venezuela.
Ia mengimbau dirombaknya konstitusi negara dan mengatakan hal itu perlu untuk membawa perdamaian mencegah saingannya melakukan kudeta.
Para pengecam khawatir, OAS akan menghalangi pemilu dan upaya-upaya lainnya untuk memulihkan demokrasi.
Venezuela yang kaya minyak berada diambang kehancuran ekonomi dan politik sebagian karena anjloknya harga minyak global dan salah pengelolaan pemerintahan.
Demonstrasi harian yang menuntut pemilu, pembebasan tahanan politik dan bantuan kemanusiaan berubah menjadi kekerasan. [my/ii]
