Dalam beberapa hari terakhir pejabat-pejabat di Islamabad telah mengadakan perundingan dengan rekannya dari Iran mengenai pembangunan jalur pipa gas bernilai 1,5 milyar dolar dari Iran yang akan membantu meringankan kelangkaan bahan bakar parah di Pakistan.
Minggu ini, Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik juga menandatangani perjanjian keamanan antara kedua negara guna memperketat keamanan di sepanjang perbatasan mereka.
Perjanjian itu menunjukkan hubungan yang makin erat pada saat Amerika dan masyarakat internasional memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi ketat terhadap Iran karena program nuklirnya.
Iran mengatakan program nuklirnya bertujuan damai. Tapi pihak Barat khawatir Iran sedang membangun kemampuan senjata nuklirnya.
Sanksi-sanksi internasional berdampak pada perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran, kata jurubicara kedutaan Amerika Rian Harris.
“Kami menjelaskan kepada semua pihak di seluruh dunia bahwa mereka berkepentingan untuk menghindari kegiatan yang kemungkinan dilarang oleh sanksi-sanksi PBB atau dikenai sanksi hukum Amerika, kata Harris.
Harris mengatakan Amerika yakin ada alternatif solusi energi jangka panjang bagi Pakistan, seperti rencana jalur pipa lewat Turkmenistan dan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa Amerika mendanai proyek-proyek PLTA berskala besar di Pakistan untuk membantu memenuhi kelangkaan parah itu.
Jalur pipa gas alam Iran-Pakistan telah dibicarakan selama satu dekade, tapi dalam beberapa minggu terakhir delegasi-delegasi dari Teheran berdatangan di Islamabad guna merampungkan kesepakatan itu.
Media setempat melaporkan perundingan itu masih macet mengenai harga gas dan pendanaan di pihak Pakistan.
Rasul Bakhsh Rais, seorang profesor ilmu politik di Universitas Lahore mengatakan upaya-upaya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Iran lebih terkait dengan kegiatan politik pemilu dari pada penyelesaian energi.
Pemerintah yang menghadapi pemilu dalam beberapa bulan mendatang mendapat kecaman keras atas ketidak mampuannya mengakhiri kelangkaan parah energi di seluruh negeri.
Minggu ini, Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik juga menandatangani perjanjian keamanan antara kedua negara guna memperketat keamanan di sepanjang perbatasan mereka.
Perjanjian itu menunjukkan hubungan yang makin erat pada saat Amerika dan masyarakat internasional memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi ketat terhadap Iran karena program nuklirnya.
Iran mengatakan program nuklirnya bertujuan damai. Tapi pihak Barat khawatir Iran sedang membangun kemampuan senjata nuklirnya.
Sanksi-sanksi internasional berdampak pada perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran, kata jurubicara kedutaan Amerika Rian Harris.
“Kami menjelaskan kepada semua pihak di seluruh dunia bahwa mereka berkepentingan untuk menghindari kegiatan yang kemungkinan dilarang oleh sanksi-sanksi PBB atau dikenai sanksi hukum Amerika, kata Harris.
Harris mengatakan Amerika yakin ada alternatif solusi energi jangka panjang bagi Pakistan, seperti rencana jalur pipa lewat Turkmenistan dan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa Amerika mendanai proyek-proyek PLTA berskala besar di Pakistan untuk membantu memenuhi kelangkaan parah itu.
Jalur pipa gas alam Iran-Pakistan telah dibicarakan selama satu dekade, tapi dalam beberapa minggu terakhir delegasi-delegasi dari Teheran berdatangan di Islamabad guna merampungkan kesepakatan itu.
Media setempat melaporkan perundingan itu masih macet mengenai harga gas dan pendanaan di pihak Pakistan.
Rasul Bakhsh Rais, seorang profesor ilmu politik di Universitas Lahore mengatakan upaya-upaya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Iran lebih terkait dengan kegiatan politik pemilu dari pada penyelesaian energi.
Pemerintah yang menghadapi pemilu dalam beberapa bulan mendatang mendapat kecaman keras atas ketidak mampuannya mengakhiri kelangkaan parah energi di seluruh negeri.
