Hampir dua dekade setelah militer Indonesia dilarang memasuki ranah sipil dengan turunnya Soeharto, Presiden Joko Widodo menarik militer lebih dekat ke dalam peperangan melawan narkoba, terorisme dan korupsi.
Para pejabat Istana dan militer mengatakan langkah Presiden sebagian dirancang untuk mengimbangi para pejabat polisi senior yang telah melawannya dan yang, menurut para pengkritik, mencoba meremehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pihak kepolisian mengakui "masalah-masalah" dalam hubungannya dengan KPK, namun mereka mengatakan sedang bekerjasama dengan lembaga itu untuk mengatasi korupsi.
Prospek lebih besarnya peran militer dalam urusan sipil itu tidak berarti kembalinya negara ini ke masa otoriter Soeharto, menurut para pejabat.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko telah mencoba meredakan kekhawatiran tersebut.
"Selama militer diperlukan oleh negara untuk menjaga pembangunan nasional yang dijalankan kementerian-kementerian, silakan saja," ujar Moeldoko, yang pensiun bulan Juli, kepada wartawan bulan ini. "Tapi tidak boleh ada yang mencoba menarik militer ke dalam politik."
Meski demikian, para pengkritik langkah Presiden khawatir hal itu akan membawa preseden berbahaya di negara tempat militer memiliki tradisi panjang keterlibatan dalam politik dan yang baru memilih presiden secara langsung 11 tahun yang lalu.
"Meskipun keterkaitan simbolis dengan militer itu penting untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengirim sinyal stabilitas, kita menginjak garis berbahaya di sini," ujar Tobias Basuki, analis politik di lembaga pemikiran Center for Strategic and International Studies (CSIS).
"Dalam jangka panjang hal ini akan menciptakan Goliath baru dalam politik Indonesia jika militer tidak dijauhkan dari kehidupan sipil," tambahnya.
Permainan Kekuasaan
Seorang pejabat pemerintah senior dengan pengetahuan langsung mengenai masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Jokowi, kepala negara pertama dari luar elit politik atau militer, telah mengalami kesulitan menegaskan kekuasaannya terhadap polisi dan patron-patron politiknya, yang termasuk tokoh-tokoh senior di dalam partai.
Ia lebih percaya militer dibandingkan polisi, ujar pejabat tersebut, dan melihatnya sebagai kekuatan penyeimbang potensial.
Ekspansi angkatan darat ke dalam urusan sipil dimulai bulan lalu, dengan operasi kontra-terorisme besar pertama sejak respon terhadap pemboman hotel di Jakarta tahun 2009. Upaya-upaya anti-terorisme secara tradisional merupakan wilayah polisi.
Dengan persetujuan Presiden, militer meluncurkan latihan enam bulan untuk merazia militan-militan yang dicurigai berhubungan dengan Negara Islam (ISIS).
Bulan ini, angkatan bersenjata menandatangani nota kesepahaman untuk membantu Badan Narkotika Nasional memerangi narkoba, sebuah prioritas tinggi untuk Presiden Jokowi.
Para pejabat pemerintah mengatakan mereka sekarang mempertimbangkan perubahan-perubahan legislatif yang akan memungkinkan tentara aktif untuk bekerja di dalam kementerian dan lembaga negara.
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perikanan telah meminta personel militer untuk bergabung menjadi staf.
"Jika permintaan-permintaan ini akan dipenuhi, seharusnya mereka tidak melanggar hukum," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan baru-baru ini.
Kisruh dengan KPK
KPK telah mengambil langkah yang tidak pernah diambil sebelumnya yaitu mencari bantuan militer setelah dengan keras dilemahkan akibat sengketa dengan polisi.
Moeldoko mengatakan ia telah memilih dua pejabat TNI untuk bergabung dengan KPK setelah mereka pensiun dari militer dalam beberapa bulan.
KPK berharap bergabungnya militer dapat melindungi badan itu dari intervensi polisi.
Para pejabat KPK tidak dapat dimintai komentarnya.
Polisi sendiri tidak melihat perluasan kekuasaan militer sebagai ancaman.
"Kami sama sekali tidak berpikir militer merupakan ancaman terhadap kami atau peran kami dalam masyarakat. Kami tidak merasa ada semacam penyeimbangan sedang berlangsung," ujar juru bicara kepolisian, Agus Rianto.
Ia juga mengatakan polisi akan menyelidiki keluhan-keluhan adanya korupsi di tubuh kepolisian, dan menambahkan: "Mengatakan ada persepsi publik bahwa polisi itu korup adalah tidak akurat."
Para aktivis mengatakan mengizinkan militer membantu memerangi korupsi mungkin langkah sementara yang efektif untuk membantu KPK, tapi mengancam akan membuat militer kebal terhadap penyelidikan korupsi.
Militer memiliki sejarah menguasai aset-aset strategis, terutama dalam sektor sumber daya.
"Konsekuensinya adalah bahwa militer akan tidak tersentuh dalam penyelidikan korupsi," ujar Adnan Topan Husodo dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
