Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan manusia (trafficking) melalui pola pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Dengan sistem pengurusan persyaratan yang rumit dan lama, banyak calon TKI menyerahkan proses itu kepada calo. Dalam banyak kasus, calo inilah yang menjadi pelaku perdagangan manusia, dengan tameng sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja.
Gerah dengan semua kenyataan itu, Pemerintah Daerah NTT dan Kementerian Tenaga Kerja kini membuka Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan TKI (P2TKI). Ini adalah yang pertama di Indonesia. Layanan satu atap berupa sebuah gedung berisi seluruh pihak terkait dalam pengurusan persyaratan kerja ke luar negeri. Samuel Adu, pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTT kepada VOA mengutarakan keyakinannya, bahwa layanan satu atap akan mampu melawan praktek perdagangan manusia.
“NTT itu sudah darurat trafficking karena banyak masalah di sektor TKI. Selama ini, kita melihat proses keberangkatan seorang TKI saja sudah langsung mengarah ke kasus trafficking. Persoalan-persoalan itu muncul antara lain justru karena ada masalah dalam pelayanan pemerintah, misalnya karena layanan itu masih tersebar di banyak tempat, belum satu bingkai layanan. Sehingga banyak dokumen yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para calo dan menjadi awal dari kasus trafficking,” kata Samuel Adu.
Kantor ini akan diisi oleh perwakilan lembaga terkait, seperti dinas kependudukan, imigrasi, dinas tenaga kerja, kepolisian, pihak bank sampai asuransi. Seluruh persyaratan akan diselesaikan dalam satu gedung. Jika ada upaya pemalsuan dokumen, seperti mengubah identitas, maka akan cepat terdeteksi. “Koordinasi bisa cepat, pengawasannya mudah karena di satu tempat,” kata Samuel Adu.
Ketua Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia, Gabriel Goa Sola di Kupang kepada VOA menyatakan dukungan dibukanya kantor ini. Terobosan yang diambil Jokowi ini diakuinya akan efektif, asal serius dijalankan. “Kita akan pantau. Dengan layanan satu atap, LSM dan media juga lebih mudah mengawasi kinerja pelayanan bagi TKI sekaligus upaya mencegah trafficking,” kata Gabriel.
Sebagai upaya tambahan, pemerintah sudah harus segera membuka Balai Latihan Kerja (BLK) di Kupang. Selama ini, kata Gabriel, jika mengikuti prosedur, para TKI harus pergi ke Pulau Jawa. Ada begitu banyak uang dibelanjakan bahkan sebelum mereka berangkat.
“Sesuai dengan undang-undang yang baru, Layanan Terpadu Satu Atap harus diikuti pendirian Balai Latihan Kerja, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Supaya kompetensi dari setiap TKI itu dapat diketahui, sesuai dengan job order nya. Selama ini, umumnya karena untuk pelatihan itu biayanya begitu tinggi, maka para TKI ini hanya direkrut dan kemudian langsung diberangkatkan tanpa melalui pelatihan sesuai kompetensi, baik itu bahasa asing maupun ketrampilan khusus,” kata Gabriel Goa Sola.
Pihak bank dan asuransi juga terlibat langsung dalam setiap layanan satu atap. Calon TKI yang sudah jelas memiliki kontrak kerja, dapat mengajukan kredit kepada bank untuk biaya keberangkatan. Ini akan menghapus hutang TKI kepada calo yang selama ini terjadi dan menjadikan mereka tetap miskin meski sudah bisa bekerja ke luar negeri. Asuransi juga dilibatkan untuk memberikan jaminan, baik bagi TKI sendiri maupun keluarganya di kampung.
Dr Reyna Usman, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Kebijakan Publik, menyatakan pemerintah menetapkan lima lokasi sebagai proyek percontohan dalam upaya memerangi tindak perdagangan manusia ini. Dua lokasi di perbatasan dengan Malaysia dan tiga lokasi semua di NTT sebagai kantong TKI.
“Ini masih pilot project. Di tahun ini kita hanya bisa membangun di lima lokasi sebagai uji coba. Yang pertama, sasarannya adalah di daerah perbatasan, jadi kita bangun di Entikong, Kalimantan Barat dan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, karena keduanya ini lintas batas menuju ke Malaysia. Dan yang ketiga ini adalah di NTT, di tiga kota, karena ini merupakan daerah asal TKI dengan kasus trafficking terbesar,” kata Reyna Usman.
Selama ini, pemerintah daerah tidak mengetahui siapa saja warganya yang bekerja ke luar negeri. Dengan layanan satu atap ini, peran daerah menjadi penting karena seluruh operasi dilakuan oleh pemerintah lokal. Layanan satu atap juga akan menjadi rujukan bagi keluarga TKI untuk memastikan nasib anggota keluarga di rantau.
“Siapa yang memberangkatkan, menempatkan, kontraknya seperti apa semua harus jelas. Keluarganya akan tahu TKI itu kerja di mana, dengan siapa, berapa lama. Semua data ini akan diketahui di layanan satu atap,” tambah Reyna.
Data Kepolisian Daerah NTT menyebut, selama dua tahun terakhir ada lebih dari 1.600 korban perdagangan manusia. Banyak di antara para korban adalah anak-anak yang dipalsukan identitasnya. Sindikat ini bekerja sama dengan penadah di Malaysia. Dalam hitungan polisi, untuk setiap korban yang dikirim ke Malaysia, pelaku di NTT memperoleh keuntungan Rp. 15 juta. [ns/lt]
