Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah mengatakan “ada ketidaksetaraan yang dalam dan meluas” dalam menanggapi pandemi virus corona.
Menurut kedua badan itu, tidak mengherankan ketika ketidakadilan lebih terlihat di negara-negara “yang terkena dampak krisis kemanusiaan ini.”
“Negara-negara yang tidak berurusan dengan krisis kemanusiaan ini telah melaporkan bahwa mereka melakukan hampir 48 kali lebih banyak uji medis COVID-19 per kapita dibanding negara-negara yang menghadapi krisis parah atau sangat parah,” demikian petikan pernyataan kelompok itu.
Kelompok itu menambahkan bahwa orang-orang di negara yang tidak mengalami pandemi virus corona atau tingkat krisisnya lebih rendah “lebih dari tiga kali lebih mungkin didukung pelacakan kontak COVID-19.”
Kurang dari 2% vaksin COVID-19 telah diberikan kepada warga di 32 negara yang menghadapi krisis kemanusiaan yang “parah” atau “sangat parah,” tambahnya. Mereka merujuk pada kondisi di Asia, di mana hampir dua per tiga vaksin telah diberikan kepada warga di negara-negara maju di kawasan itu, termasuk Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Thailand.
Sementara, hanya 4% vaksin yang diberikan kepada warga di Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan dan Korea Utara.
“Komunitas yang terkena dampak konflik bersenjata termasuk yang paling terpukul oleh pandemi ini, dan ini mencakup mereka yang mengungsi, yang terpisah dari keluarga mereka, yang kehilangan mata pencaharian dan mereka yang ditahan,” ujar Robert Mardini, Dirjen Komite Palang Merah Internasional dalam sebuah pernyataan.
“Itulah mengapa ICRC mendukung National Societies (organisasi-organisasi bantuan independen yang menjalankan kegiatan kemanusiaan dan mendukung pemerintah di negaranya), infrastruktur kesehatan yang vital, akses pada layanan kesehatan, upaya mencegah perebakan penyakit di lembaga-lembaga pemasyarakatan, akses pada air bersih, dan manajemen pengelolaan jenazah yang aman dan bermartabat di negara-negara yang mengalami konflik dan kekerasan,” tambahnya.
Untuk mengatasi ketidaksetaraan itu, kedua badan itu mengatakan akan memperluas “dukungan, layanan dan perawatan di seluruh negara, termasuk yang terdampak krisis kemanusiaan seperti konflik dan bencana.”
Kelompok itu memaparkan rencana “yang dirancang untuk mendukung dan memperluas kampanye vaksinasi COVID-19 sehingga menjangkau kelompok-kelompok terpinggirkan dan terisolasi – termasuk mereka yang hidup di zona konflik, kelompok migran dan pengungsi, mereka yang tinggal di daerah miskin, dan kelompok yang terisolasi di negara yang tidak terdampak krisis.
Kantor berita Reuters melaporkan kelompok itu berupaya mendapatkan tiga miliar dolar untuk mendanai rencana tersebut. [em/lt]
