Presiden Pantai Gading yang diakui internasional Alassane Outtara menghimbau bantuan internasional untuk menggeser Presiden Laurent Gbagbo yang masih berkuasa. Ia mengatakan setelah mengalami krisis enam minggu, kekuatan militer harus digunakan untuk menggeser Gbagbo. Outtara memberikan pernyataan itu dalam diskusi langsung di situs internet yang diadakan oleh sebuah lembaga riset di Washington hari Jumat.
Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategi dan Internasional, Ouattara menuduh Gbagbo menggunakan kelebihan waktu masa jabatannya untuk mempersenjatai dan membiayai pendukungnya, termasuk tentara sewaan dari Liberia, yang melakukan serangan-serangan di wilayah-wilayah yang mendukung Ouattara di ibukota Abidjan untuk menekan semua gerakan rakyat.
Ouattara yang berbicara melalui sambungan video internet dari Hotel Golf di Abidjan di mana ia berada di bawah perlindungan penjaga perdamaian PBB, menyebut pemerintahan Gbagbo sebagai rejim fasis yang menggunakan teror. Ia juga menuduh saingan politiknya itu menggunakan saluran siaran televisi pemerintah RTI untuk menyebarluaskan kebencian. Ouattara juga mengatakan ia sedang berupaya mendirikan stasiun televisi sendiri.
Ouattara mengatakan berusaha menggunakan pengalamannya di Amerika, termasuk tugasnya sebagi wakil direktur pengelola Dana Moneter Internasional, untuk membawa demokrasi ke Pantai Gading.
Ouattara mengatakan, “Saya betul-betul ingin Pantai Gading memperoleh manfaat dari pengalaman saya dan saya akan melakukan apa saja bagi negara ini agar dapat keluar dari krisis ini dengan damai dan menunjukkan bahwa demokrasi dapat diterapkan di Afrika dan dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial; dan bahwa warga Afrika akan bangga karena memiliki negara dan benua yang patut diperhitungkan oleh dunia.”
Tekanan internasional, termasuk penggantian semua duta besar yang ditunjuk Gbagbo dan sanksi-sanksi, terus bertambah terhadap Gbagbo sejak dewan konstitusi Pantai Gading membatalkan surat-surat suara dari wilayah Pantai Gading utara yang dikuasai pemberontak dan menggagalkan hasil penghitungan yang memberikan kemenangan bagi Ouattara dalam pemilihan presiden tanggal 28 November.
Gbagbo memperingatkan bahwa apabila ada gerakan untuk menggesernya secara paksa, ini akan mengakibatkan perang saudara habis-habisan. Baik Gbagbo maupun Ouattara masing-masing mengatakan berkeinginan memiliki pemerintahan yang bersatu, asal mereka yang menjadi presiden.
Pemilihan tahun lalu itu seharusnya mengakhiri perpecahan di Pantai Gading antara wilayah utara yang dikuasai pemberontak dan wilayah selatan yang dikendalikan oleh pemerintah. Namun, kenyataannya malah memperburuk ketegangan yang mengakibatkan tewasnya puluhan orang.
