PBB mencela perintah oleh Presiden Pantai Gading yang sedang menjabat, Laurent Gabgbo, agar polisi dan para pejabat militer memeriksa semua kendaraan PBB.
Juru bicara PBB mengatakan pada hari Jumat perintah itu “tidak dapat diterima” dan merupakan “pelanggaran serius” terhadap sebuah persetujuan internasional. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut pasukan keamanan PBB dikirim ke Pantai Gading untuk menjaga perdamaian.
Juru bicara militer Pantai Gading mengumumkan perintah itu sebelumnya di televisi pemerintah, dengan mengatakan perintah itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasukan PBB tidak sedang bekerja-sama dengan para pendukung saingan Gbagbo, Alassane Ouattra.
Ouattara secara internasional diakui sebagai pemenang pemilu presiden bulan November. Namun, dia mengasingkan diri di sebuah hotel di Abidjan dan dilindungi oleh penjaga perdamaian PBB sementara Gbagbo menolak untuk melepaskan kekuasaan.
Pemerintahan Gbagbo sebelumnya telah memerintahkan semua penjaga perdamaian PBB keluar dari negara itu, dengan mengatakan mereka tidak adil dalam krisis politik yang sedang dihadapi negara itu.
PBB menolak perintah itu, dan awal pekan ini Dewan Keamanan PBB mengatakan pihaknya meningkatkan jumlah tentara penjaga perdamaian di Pantai Gading sebanyak 2.000 tentara, yang menaikkan jumlah keseluruhan menjadi 12.000 tentara.
PBB Kecam Perintah Pemeriksaan Kendaraan PBB di Pantai Gading
Presiden Pantai Gading Laurent Gabgbo memerintahkan agar polisi dan para pejabat militer memeriksa semua kendaraan PBB.
