Para pemimpin Libya yang saling bersaing dan diplomat dari lebih 20 negara yang mengadakan pertemuan di Paris hari Selasa (29/5) pada prinsipnya sepakat bahwa negara di Afrika Utara itu akan melangsungkan pemilu akhir tahun ini.
KTT itu adalah upaya kedua Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk menciptakan perdamaian di Libya.
Macron memuji deklarasi itu, dengan mengatakan itu adalah titik balik dalam upaya mencapai penyelesaian di Libya.
“Kita kini memiliki komitmen yang jelas bagi Libya, yaitu tanggal yang disepakti untuk pelaksanaan pemilu parlemen dan presiden,” ujarnya.
Kepala pemerintahan “persatuan” yang didukung PBB di Tripoli Fayez Al-Sarraj, Khalifa Haftar yang berusia 75 tahun, yang pasukannya menguasai bagian timur Libya, bersama ketua parlemen yang berkantor di bagian timur kota Tobruk, menyatakan bahwa negara yang terpecah itu harus mengadakan pemilihan presiden dan legislatif pada 10 Desember, demikian menurut pejabat-pejabat Perancis.
Perdana Menteri Malta Joseph Muscat memastikan hal itu lewat cuitan di Twitter “positif bahwa semua pihak di Libya yang hadir di konferensi Paris sepakat mengenai waktu pelaksanaan pemilu Desember nanti. Mari kita berharap dan membantu mereka melaksanakan komitmen penting ini.”
Berbicara sebelum dimulainya KTT itu, Macron mengatakan “demi keamanan Perancis, kami berkepentingan bekerjasama mencapai stabilitas di Libya.”
Sebagian analis dan organisasi HAM menuding Macron terburu-buru dan mengatakan kondisi di negara yang dikoyak perang seperti Libya
tidak kondusif untuk melangsungkan pemilu yang bebas dan adil. Mereka khawatir upaya menyelenggarakan pemilu tahun ini akan memicu lebih banyak aksi kekerasan di negara yang telah dilanda krisis sejak penggulingan pemimpin Libya Moammar Gadhafi tahun 2011, langkah yang ketika itu didukung NATO. [em/ds]
