Setelah perbedaan pendapat berbulan-bulan parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui pemerintahan baru dengan Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri.
Parlemen menyetujui 29 dari 42 menteri kabinet dalam pemungutan suara Selasa, mengakhiri kemacetan politik selama sembilan bulan setelah pemilihan legislatif yang hasilnya tidak konklusif.
Tiga belas jabatan kabinet akan diisi menteri penjabat sampai menteri tetap disetujui parlemen.
Para analis mengatakan, mengisi hampir sepertiga posisi kabinet secara sementara dapat menjadi titik ketidakstabilan bagi pemerintah baru Irak, dan mereka meramalkan terjadinya pergulatan politik lebih jauh.
Maliki akan bertugas sebagai Penjabat Menteri Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, sampai menteri tetap terpilih, mungkin setelah dilakukan perundingan politik dengan mantan Perdana Menteri Ayad Allawi. Koalisi Iraqiya yang dipimpin Allawi memperoleh kursi lebih banyak daripada koalisi Maliki, tetapi tidak berhasil merangkul mitra untuk membentuk koalisi mayoritas.
