Parlemen Irak telah menangguhkan pemungutan suara mengenai pemerintah baru hingga setidaknya hari Selasa, setelah penundaan akibat pertikaian dan manuver politik.
Perdana Menteri Nouri al-Maliki menyerahkan sebagian daftar anggota kabinetnya yang baru Senin malam. Langkah tersebut kemungkinan besar akan mengakhiri kebuntuan politik selama sembilan bulan di negara ini.
Tetapi 13 kandidat, atau hampir sepertiga dari seluruh anggota kabinet, adalah “penjabat menteri” yang akan bertugas hingga disetujuinya menteri yang akan menjabat secara permanen.
Maliki sendiri akan bertindak sebagai penjabat menteri untuk tiga posisi di antaranya, yakni pos-pos penting dalam negeri, pertahanan, dan keamanan nasional.
Sejumlah anggota parlemen bertekad akan menolak pemungutan suara sebelum daftar lengkap anggota kabinet disusun. Amir al-Kinani, anggota parlemen dari blok pimpinan ulama Syiah radikal Moqtada al-Sadr, mengatakan, koalisinya akan menolak memberikan suara bagi pemerintah yang belum lengkap.
Ketua parlemen Irak Osama al-Nujaifi, anggota terkemuka dari Aliansi Iraqiya yang didukung kelompok Sunni, mengatakan, ia menerima daftar seluruh 42 menteri dan jabatan teras pemerintah, dan bahwa Maliki telah “memenuhi komitmen konstitusionalnya."
