Para pejabat Irak mengatakan Perdana Menteri Nouri al-Maliki akan mengumumkan susunan kabinet baru, hari Senin, yang kemungkinan besar mengakhiri kebuntuan politik selama sembilan bulan setelah pemilu yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
Sementara itu, parlemen Irak hari Sabtu melalui pemungutan suara memutuskan untuk mencabut larangan terhadap tiga politisi Sunni yang tidak boleh ikut pemilu bulan Maret lalu, karena dituduh terkait partai Baath yang dulu dipimpin Saddam Hussein.
Pencabutan larangan tersebut memungkinkan ketiga orang itu kembali ke kancah politik.
Akhir bulan lalu, Presiden Irak Jalal Talabani meminta Maliki untuk membentuk pemerintah baru sebagai bagian dari persetujuan mengakhiri kebuntuan politik, dan memberi Maliki waktu 30 hari untuk menyusun kabinet baru.
Permintaan Talabani itu muncul setelah para pemimpin politik Syiah, Kurdi dan Sunni Irak mencapai kesepakatan perbagian kekuasaan yang memungkinkan Maliki, orang Syiah, memegang masa jabatan kedua.
Dalam pemilu 7 Maret, koalisi Iraqiya yang dipimpin mantan Perdana Menteri Ayad Allawi meraih kursi terbanyak, berselisih dua kursi dari perolehan koalisi Negara Hukum Maliki. Tetapi karena tidak satu koalisipun yang meraih suara mayoritas di parlemen, terjadi kebuntuan politik.
