Para politisi Irak menunda selama dua minggu, sidang pertama parlemen yang telah dijadwalkan Selasa besok. Penundaan tersebut dilakukan, sementara para politisi masih mengalami kebuntuan dan tidak mampu membentuk sebuah pemerintahan koalisi lebih dari empat bulan setelah pemilu.
Di bawah konstitusi Irak, parlemen semestinya telah menunjuk seorang presiden sebelum hari Selasa ini. Setelah itu, presiden harus memilih seorang perdana menteri dan memintanya untuk membentuk pemerintahan.
Partai Aliansi Iraqiya yang didukung golongan Sunni pimpinan mantan Perdana Menteri Iyad Allawi, memperoleh 91 kursi di parlemen dalam pemilihan pada bulan Maret lalu.
Partai Aliansi Negara Hukum dukungan golongan Syiah, pimpinan PM Nouri al-Maliki, yang akan segera habis masa jabatannya, mendapat 89 persen suara. Kedua partai masing-masing memperoleh jumlah kursi jauh di bawah 163 kursi mayoritas yang dibutuhkan untuk dapat memerintah.
