KAIRO —
Pemungutan suara untuk menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Ali Zeidan berlangsung cepat. Rakyat Libya terkejut, dan media melakukan beragam liputan. Mohammed Magariaf, Penjabat Presiden, memberitahu anggota parlemen ia diingatkan untuk mengakhiri sidang dengan cepat.
Koresponden TV Pemerintah Libya Walid Ben Lahmeh melaporkan massa di luar gedung parlemen "melepaskan tembakan senjata-senjata berat ke udara" untuk memrotes hasil pemungutan suara.
Sebuah upaya hari Senin untuk menyetujui kabinet baru dibatalkan pada menit-menit terakhir ketika sekelompok kecil orang menyerbu Parlemen untuk mencegah pemungutan suara. Anggota Majelis membubarkan diri dengan cepat setelah pemungutan suara hari Rabu dan diperkirakan tidak akan bersidang kembali sampai hari Minggu.
Ali Zeidan merupakan Perdana Menteri kedua yang berupaya membentuk kabinet di bawah Parlemen yang baru hasil pemilihan umum bulan Juli. Perdana Menteri yang ditunjuk sebelumnya, Mustafa Abou Shaghur, mundur setelah anggota parlemen menolak susunan kabinetnya.
Sejumlah pimpinan politik memberitahu televisi Libya bahwa tentangan kuat terhadap enam menteri baru merupakan penyebab perselisihan. Beberapa mantan komandan milisi dilaporkan menentang pemilihan menteri-menteri yang diduga terkait pemerintahan mantan Kolonel Moammar Gadhafi.
Parlemen Libya baru-baru ini menyetujui undang-undang yang melarang mantan anggota rezim sebelumnya untuk memegang jabatan dalam pemerintahan baru.
Politikus Omar Khaled mengatakan meskipun ditentang, satu-satunya cara untuk memajukan proses itu adalah dengan menyetujui ke-32 anggota kabinet.
Khaled mengatakan satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik dengan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui kabinet, dan menunda perubahan di masa depan. Dia mengatakan UU menyatakan mantan pejabat-pejabat pemerintah sebelumnya dilarang menghambat proses itu.
Hari Selasa, Perdana Menteri Zeidan menunjukkan ia telah berupaya menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan barunya antara anggota koalisi liberal di bawah mantan Perdana Menteri Mahmoud Jibril dan Partai Keadilan Ikhwanul Muslimin serta Partai Konstruksi.
Zeidan menunjuk posisi utama, termasuk menteri dalam negeri dan menteri pertahanan, kepada warga dari Libya timur, di mana pemberontakan terhadap Moammar Gadhafi dimulai bulan Februari, 2011.
Koresponden TV Pemerintah Libya Walid Ben Lahmeh melaporkan massa di luar gedung parlemen "melepaskan tembakan senjata-senjata berat ke udara" untuk memrotes hasil pemungutan suara.
Sebuah upaya hari Senin untuk menyetujui kabinet baru dibatalkan pada menit-menit terakhir ketika sekelompok kecil orang menyerbu Parlemen untuk mencegah pemungutan suara. Anggota Majelis membubarkan diri dengan cepat setelah pemungutan suara hari Rabu dan diperkirakan tidak akan bersidang kembali sampai hari Minggu.
Ali Zeidan merupakan Perdana Menteri kedua yang berupaya membentuk kabinet di bawah Parlemen yang baru hasil pemilihan umum bulan Juli. Perdana Menteri yang ditunjuk sebelumnya, Mustafa Abou Shaghur, mundur setelah anggota parlemen menolak susunan kabinetnya.
Sejumlah pimpinan politik memberitahu televisi Libya bahwa tentangan kuat terhadap enam menteri baru merupakan penyebab perselisihan. Beberapa mantan komandan milisi dilaporkan menentang pemilihan menteri-menteri yang diduga terkait pemerintahan mantan Kolonel Moammar Gadhafi.
Parlemen Libya baru-baru ini menyetujui undang-undang yang melarang mantan anggota rezim sebelumnya untuk memegang jabatan dalam pemerintahan baru.
Politikus Omar Khaled mengatakan meskipun ditentang, satu-satunya cara untuk memajukan proses itu adalah dengan menyetujui ke-32 anggota kabinet.
Khaled mengatakan satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik dengan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui kabinet, dan menunda perubahan di masa depan. Dia mengatakan UU menyatakan mantan pejabat-pejabat pemerintah sebelumnya dilarang menghambat proses itu.
Hari Selasa, Perdana Menteri Zeidan menunjukkan ia telah berupaya menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan barunya antara anggota koalisi liberal di bawah mantan Perdana Menteri Mahmoud Jibril dan Partai Keadilan Ikhwanul Muslimin serta Partai Konstruksi.
Zeidan menunjuk posisi utama, termasuk menteri dalam negeri dan menteri pertahanan, kepada warga dari Libya timur, di mana pemberontakan terhadap Moammar Gadhafi dimulai bulan Februari, 2011.
