Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang beroposisi mendesak Indonesia untuk memimpin tindakan atas pelanggaran HAM selama dan setelah pemilu Kamboja, tanggal 29 Juli.
Demikian kata Wakil Direktur Hubungan Luar Negeri partai CNRP, Monovithya Kem kepada para wartawan di Jakarta hari Senin (30/7).
Kem dan Wakil Ketua CNRP Mu Sochua lari ke Indonesia karena ada ancaman persekusi dan penangkapan oleh pemerintah yang berkuasa setelah mereka mengumumkan kemenangan partai mereka Partai Rakyat Kamboja/ CPP dalam pemilu itu.
Kem mendesak Indonesia sebagai “pemimpin suara demokrasi di Asia agar menyuarakan dan membela rakyat Kamboja.”
Imbauannya itu disampaikan setelah pemilu Kamboja itu, dimana CPP memenangkan ke 125 kursi di parlemen yang memperkokoh pemerintahan satu partai di negara itu serta berlanjutnya genggaman kekuasaan Perdana Menteri Hun Sen yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.
Kem juga mengatakan ia dan beberapa wakil partai ingin bertemu dengan menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi agar menyampaikan pesan mereka kepada para pemimpin ASEAN bahwa mereka perlu memikirkan hal itu untuk jangka panjang.
Pemilu itu diadakan setelah CNRP dibubarkan berdasarkan perintah pengadilan tahun lalu dan para anggota parlemennya dilarang melakukan kegiatan politik sebuah tindakan yang oleh banyak kalangan dipandang untuk meniadakan oposisi nyata sebelum pemilu itu.
Dengan enyahnya CNRP , Partai berkuasa CPP hanya bersaing dengan 19 partai kecil yang sebagian besar baru dibentuk dimana tidak satupun diantaranya cukup kuat untuk melancarkan tantangan kredibel terhadap partai Hun Sen. [my/is]
