Seorang pejabat tinggi PBB mengatakan faksi-faksi yang saling memperebutkan kekuasaan di Libya pada dasarnya telah sepakat untuk mengadakan perundingan perdamaian putaran baru awal Januari.
Utusan PBB untuk Libya Bernadino Leon mengatakan kepada Dewan Keamanan yang memiliki 15 anggota itu bahwa perundingan yang telah tertunda sejak lama tersebut dijadwalkan diadakan 5 Januari, dan akan memusatkan perhatian pada gencatan senjata, pemerintahan nasional bersatu dan konstitusi baru.
Libya belum memiliki pemerintahan setelah diktator Moammar Gadhafi digulingkan pada 2011.
Pemerintah yang diakui secara internasional, yang dipimpin Perdana Menteri Abdullah al-Thani, pindah ke kota Tobruk di sebelah timur tahun ini, ketika milisi Islamis merebut kontrol ibukota, Tripoli.
Dalam perkembangan terkait Selasa, Komisi Tinggi HAM PBB Zeid Raad al-Hussein, melaporkan ratusan kematian warga Libya di wilayah tempat warga sipil terjebak di antara pasukan yang saling bertempur.
PBB: Faksi-faksi Libya Sepakati Pembicaraan Damai Januari
Perundingan yang telah tertunda sejak lama tersebut dijadwalkan akan dipusatkan pada gencatan senjata, pemerintahan nasional bersatu dan konstitusi baru.
Terkait
Laporan Khusus
Paling Populer
1
