PBB hari Rabu (13/8) menyebut krisis kemanusian di Irak berada dalam keadaan sangat darurat atau disebut “darurat tingkat tiga”, di mana ratusan ribu orang diusir dari rumah mereka dan puluhan ribu lainnya terkurung di Gunung Sinjar akibat kejaran pemberontak ISIS.
Utusan Khusus PBB Nickolay Mladenov mengatakan pengumuman kondisi “darurat tingkat tiga” ini mendorong tambahan anggaran, aset dan barang-barang bantuan bagi para pengungsi tersebut.
Irak menghadapi serangan kelompok ISIS dan militan Sunni di hampir seluruh bagian Irak Utara dan Barat sejak Juni lalu. Beberapa pekan ini krisis semakin memburuk ketika ISIS dan militan Sunni menyerang kota-kota di Utara, mengusir warga Yazidi dan kelompok keagamaan minoritas lainnya, serta mengancam wilayah otonomi Kurdi.
Puluhan ribu warga Yazidi yang terpaksa mengungsi terkurung di Gunung Sinjar tanpa makanan dan air minum.
Militer Amerika dan Irak telah mengirim pasokan makanan dan air minum kepada mereka, sementara pasukan Kurdi dari Suriah melancarkan serangan untuk membuka jalur aman supaya sekitar 45 ribu warga Yazidi bisa melarikan diri.
Gedung Putih hari Rabu mengatakan sedang mempertimbangkan beberapa pilihan militer untuk menyelamatkan para pengungsi, termasuk mengupayakan sistem angkutan udara atau airlifts dan membuka jalur yang aman untuk turun dari puncak gunung itu.
Menteri Pertahanan Australia David Johnston mengatakan militer Australia akan mengirim dua pesawat Hercules C-130 untuk mengirim bantuan kemanusiaan dalam 2-3 hari ini.
Sementara para menteri luar negeri Uni Eropa akan menyelenggarakan rapat darurat hari Jumat untuk mengkoordinasikan dukungan militer bagi warga Kurdi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.
Uni Eropa telah memberlakuan embargo senjata pada Irak tetapi membuka peluang bagi penjualan dan pengiriman peralatan kepada militer Irak atau pasukan internasional di Irak. Namun mengirim senjata secara langsung kepada pasukan Kurdi tanpa melalui Baghdad bisa dipandang sebagai pelanggaran embargo, sehingga perlu ada keputusan dari para Menteri Luar Negeri Uni Eropa.
