Direktur Operasi dan Advokasi di Departemen Urusan Kemanusiaan PBB, Edem Wosornu, pada Selasa (5/9), mengatakan situasi kemanusiaan di wilayah timur dari Republik Demokratik Kongo (DRC) semakin memburuk, di mana delapan juta orang di tiga provinsi membutuhkan bantuan dan kekerasan seksual telah menjadi endemi di wilayah tersebut.
“Apa yang kami lihat dan dengar sangat mengejutkan, memilukan dan menyedihkan,” ujar Wosornu kepada wartawan. “Kami telah melihat hal itu dalam 18 bulan terakhir ini, dan situasi di bagian timur Kongo telah memburuk hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan.”
Wosornu baru saja kembali dari kawasan itu setelah mengikuti misi bersama sejumlah pejabat dari beberapa badan PBB dan LSM.
Ia mengatakan sebanyak delapan juta orang di provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan dan Ituri – yang diteror oleh kelompok-kelompok bersenjata – sangat membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan lebih dari 26 juta warga Kongo di seluruh negara itu membutuhkan bantuan pangan.
Tahun ini, badan-badan kemanusiaan telah membantu sekitar 1,4 juta orang di Kongo, namun upaya selanjutnya menemui hambatan karena ketidakamanan situasi, kurangnya akses pada jalan-jalan yang buruk, dan kekurangan dana yang sangat besar. PBB telah mengajukan permohonan anggaran sebesar US$2,3 miliar. Namun sejauh ini, pihaknya baru menerima $764 juta saja.
Kekerasan Seksual
Wosornu juga menyoroti kekerasan seksual, yang terjadi dalam “skala yang luas dan menyedihkan.”
“Dalam enam bulan pertama tahun 2023 ini, lebih dari 35.000 penyintas kekerasan seksual telah mencari akses pada layanan kekerasan berbasis gender di tiga provinsi itu,” ujarnya seraya menambahkan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan besar lebih tinggi lagi karena seringkali penyintas tidak melaporkan kejahatan seksual yang mereka alami.
PBB telah memperingatkan bahwa pelanggaran semacam itu merupakan kejahatan keji.
Perempuan dan anak perempuan secara khusus berisiko diserang oleh laki-laki bersenjata ketika mereka sedang mencari makanan, air bersih dan kayu bakar di sekitar kamp pengungsi. Mereka juga sering dipaksa melakukan apa yang disebut oleh PBB sebagai “seks untuk bertahan hidup,” termasuk di dalam kamp pengungsi internal.
Wosornu mengatakan cerita-cerita yang didengarnya dari para korban dan keluarga mereka di bagian timur Kongo “benar-benar mengerikan.”
“Transaksi seks dilakukan dengan bayaran 20 sen dan ini dilakukan di kamp-kamp,” ujarnya. Ia menambahkan PBB dan mitra-mitranya berupaya melakukan pencegahan dan menawarkan dukungan psikososial dan medis kepada perempuan yang telah diperkosa.
Ironisnya anggaran untuk kekerasan berbasis gender seringkali merupakan pendanaan yang paling sedikit dalam keadaan darurat ujarnya, ujar Wosornu. Jumlahnya hanya mencapai sekitar 5%. Sementara program perlindungan hanya menerima sekitar 10% dari dana para donor. [em/rs]
Forum