Laporan yang diserahkan pekan ini oleh Surya Subedi kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, mendesak Kamboja untuk mereformasi sistem pemilunya dan menghentikan konsesi tanah dalam perekonomiannya , yang menghalangi kemajuan negara itu.
Om Yentieng, Kepala Komisi HAM Kamboja mengatakan kepada para wartawan, Kamis (27/9) bahwa laporan itu seperti pesan dalam sebuah “Kampanye Pemilu”.
Dia juga mengatakan, Subedi tampak seperti menekan pengadilan Kamboja.
Subedi, yang laporannya mengenai keadaan HAM di Kamboja terkait dengan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1991, bersifat terus terang mengenai sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dihadapi rakyat Kamboja dan terus berlanjut.
Om Yentieng mengakui bahwa keadaan HAM di Kamboja tidak dapat digolongkan baik. “Tetapi laporan Surya Subedi juga tidak bagus”, komentar Om Yentieng.
Om Yentieng, Kepala Komisi HAM Kamboja mengatakan kepada para wartawan, Kamis (27/9) bahwa laporan itu seperti pesan dalam sebuah “Kampanye Pemilu”.
Dia juga mengatakan, Subedi tampak seperti menekan pengadilan Kamboja.
Subedi, yang laporannya mengenai keadaan HAM di Kamboja terkait dengan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1991, bersifat terus terang mengenai sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dihadapi rakyat Kamboja dan terus berlanjut.
Om Yentieng mengakui bahwa keadaan HAM di Kamboja tidak dapat digolongkan baik. “Tetapi laporan Surya Subedi juga tidak bagus”, komentar Om Yentieng.
