Jika sebelumnya BI dan dan Kementerian Keuangan memusatkan perhatian pada masalah berbagai opsi agar anggaran negara tidak terus terbebani dengan subsidi BBM dan juga dampak terhadap inflasi, maka Kementerian ESDM di Jakarta hari Jumat secara tegas meminta persetujuan DPR RI agar kuota BBM bersubsidi ditambah.
Hal itu disebabkan karena tingginya perbedaan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, sehingga banyak pengguna BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi. Akibatnya kuota BBM bersubsidi semakin sulit mengimbangi kebutuhan masyarakat, sehingga sangat berpotensi semakin meluasnya kelangkaan BBM bersubsidi yang akhir-akhir ini sudah terjadi di beberapa daerah.
Achsanul Kosasih anggota DPR RI dari Komisi XI, komisi yang membidangi masalah perbankan dan anggaran negara menegaskan DPR sangat menunggu keputusan pemerintah soal BBM agar dapat segera dipertimbangkan disetujui atau tidaknya oleh DPR.
Ia mengatakan, “Toleransi di APBN kita itu Rp 93 trilyun sekarang sudah meningkat di Rp 120 trilyun kira-kira, maka mau tidak mau memang APBN kita ini akan tergerus cukup besar. Ini berbahaya bagi kelangsungan APBN kita di tahun 2011.”
Pengamat minyak dari Reforminer Institute, Priagung Rakhmanto berpendapat, ia merasa heran jika sepanjang tahun ini melihat pemerintah terkesan hanya bingung menghadapi soal BBM bersubsidi tanpa melakukan antisipasi cepat. Ia menambahkan dengan terus naiknya harga minyak mentah dunia sejak tahun lalu akibat berbagai situasi politik dunia dan perubahan iklim seharusnya pemerintah sudah dapat memprediksi berbagai resiko yang harus ditanggung.
Jika sejak awal tahun 2011 pemerintah sudah mempersiapkan kemungkinan harga BBM bersubsidi naik menurutnya jauh lebih baik dibanding mempertimbangkannya kembali saat ini. Ia mengingatkan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini akan sangat ditentang masyarakat karena sedang menghadapi beberapa hari besar yang sangat membutuhkan biaya.
Lebih lanjut ia mengatakan, “Sudah kehilangan momentum juga kenaikan harga BBM, kalau ingin dilakukan sekarang sudah mendekati puasa, lebaran tinggal tersisa paling September, Oktober kemudian langsung disambung dengan Natal, Tahun Baru, sudah relatif tidak dapat momentum.”
Menanggapi berbagai kritik dan masukan untuk pemerintah soal BBM bersubsidi, Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan satu kebijakan dari beberapa opsi yang selama ini menjadi wacana.
Pemerintah menurut Menko Hatta Rajasa akan terus mematangkan berbagai opsi seperti menaikkan harga BBM bersubsidi, melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi atau menambah kuota BBM bersubsidi dengan konseksuensi dana subdisi BBM dalam anggaran negara akan terus meningkat.
Menko mengatakan, “Menteri ESDM sekarang sedang melakukan satu kajian yang sangat mendalam tentang pembatasan dan pengaturan, opsi-opsi lain itu tidak hanya melihat dari sisi fiskal saja kalau kita bicara BBM tetapi kita juga lihat dari seluruhan makro ekonomi kita, daya beli masyarakat kita, inflasinya, segala macam, jadi semua harus kita kaji.”
